Yoga, Haram?

Sejumlah ulama Islam di Mesir melahirkan fatwa tentang pelarangan yoga bagi kaum Muslim. Hal ini diikuti oleh Malaysia yang mengharamkan bagi umat Muslim untuk ikut yoga. Di Indonesia, meski pun tak begitu muncul di permukaan, ada desakah agar Majelis Ulama Islam (MUI) melakukan pengkajian terhadap yoga dan kalau memang bertentangan dengan ajaran Islam supaya MUI mengambil sikap yang tegas.

Kami, penganut Hindu, tentu menghormati sikap mereka. Tugas majelis ulama memang harus melindungi umatnya dari hal-hal yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Majelis ulama harus menjadi benteng dari kemurnian ajaran agama dari berbagai virus lain yang bisa memperlemah ajaran itu sendiri. Agama sudah mempunyai patokan dan ukuran yang khas dan memang harus diikuti oleh penganutnya. Patokan dan ukuran itu dasarnya adalah kitab suci yang dipakai masing-masing agama.

Artinya, apakah saudara kita umat Islam mengharamkan yoga atau tidak, itu bukan urusan umat Hindu. Itu urusan umat Islam sendiri. Umat Hindu tak perlu ikut campur, apalagi dibuat resah. Juga jangan sekali-sekali punya perasaan kecewa apalagi lalu muncul sikap marah atau protes, kenapa yoga diharamkan. Masing-masing agama punya koridor sendiri, punya “rumah” sendiri. Sepanjang hal itu tidak mengganggu urusan umat lain, tak ada alasan apa pun untuk menggugatnya. Sekali lagi haram atau halal yoga bagi umat Islam itu adalah urusan saudara kita umat Muslim yang kita cintai.

Yoga memang dekat sekali dengan Agama Hindu karena yoga lahir di kalangan komunitas Hindu. Dan yoga diperkenalkan lalu diajarkan secara turun temurun oleh para Rsi dan para murid-muridnya kemudian menyebarkan yoga ke seluruh dunia.

Namun yoga sejatinya jauh dari ritual agama. Yoga murni olahraga, baik yang mengatur masalah phisik dengan berbagai gerakan maupun mengatur pernafasan dengan berbagai teknik. Antara gerakan phisik dan pernafasan ini melahirkan satu keseimbangan yang menyehatkan tubuh.

Bahwa yoga diawali dengan doa, itu benar sekali. Namun doa dalam hal ini bukanlah ritual agama, tetapi lebih pada “penganjali” (istilah Hindu) atau “salam” (istilah Islam yang sudah umum) atau sesungguhnya “permohonan agar semuanya berlangsung selamat”. Semua agama mengajarkan untuk melafalkan “panganjali” atau ”salam” sebelum melakukan kegiatan apa pun. Umat Hindu biasa mengucapkan Om Awignam Astu sebelum melakukan sesuatu kegiatan. Kalau kegiatan itu di depan banyak orang, misalnya, menyampaikan pidato, tentu didahului oleh Om Swastyatu. Jadi, Om Swastyastu adalah “penganjali” untuk ditujukan kepada sesama manusia agar diberkati oleh Tuhan, Om Awignam Astu adalah “penganjali” kepada Tuhan agar apa yang akan dikerjakan diberi keselamatan atau anugerah.

Dalam contoh yang sangat nyata sekali kita misalnya mendengar umat Islam mengucapkan “Bismilah….” dan seterusnya, sebelum melakukan sesuatu kegiatan. Jika kegiatan itu misalnya membacakan pidato di depan umum (supaya contohnya sama dengan di atas) maka didahului dengan “Assalamalaikum….” dan seterusnya. Padahal pidato-pidato itu tidak disampaikan dalam kegiatan ritual agama, tetapi rapat kerja partai, atau arisan, misalnya.

Dalam praktek yoga umumnya memang didahului oleh doa atau mengucapkan mantram. Karena yoga diperkenalkan pertama-tama pada komunitas Hindu, sudah tentu doanya itu dalam doa Hindu. Dan tujuan doa itu juga meminta “perlindungan” dari Tuhan Hyang Widhi agar diberi keselamatan, lalu “penghormatan” kepada para Rsi penemu yoga, sebagai guru yang telah menularkan ilmu ini secara turun-temurun (parampara).

Nah, kalau dalam perkembangan zaman global ini yoga tidak hanya diikuti oleh orang Hindu tetapi juga diikuti oleh pemeluk agama lain, bukankah doa itu bisa disampaikan dalam tradisi masing-masing agama? Toh tidak ada kewajiban mengucapkan doa itu secara keras, cukup berbisik kecil atau bahkan cukup di dalam hati saja. Jadi, sesungguhnya dalam mengawali yoga sebagai suatu teknik olahraga tubuh dan pernafasan, doa pembuka itu bisa disampaikan dengan doa agama masing-masing pengikutnya.

Saya pernah ikut dan mendalami teknik Meditasi Usadha yang diperkenalkan dan dipopulerkan oleh Merta Ada. Beliau penganut Buddha yang taat. Ketika mengawali meditasi itu selalu ada ruang untuk menyampaikan doa, dan selalu instruksinya adalah: “Berdoa sesuai keyakinan masing-masing”. Bukan berdoa dalam agama Buddha. Hanya pada akhir meditasi, instruktur memberikan “doa” yang sangat umum dan universal, juga dalam bahasa Indonesia, bunyinya: “Semoga semua makhluk berbahagia”, dan itu diucapkan tiga kali. Tak ada yang keberatan dengan “doa penutup“ yang universal ini. Namun, karena saya tak paham benar apa kriteria makhluk itu (apakah bakteri, kuman-kuman dan semua makluk jahat harus didoakan supaya bahagia juga), maka saya seringkali menutup acara meditasi itu dengan doa Hindu, sesuai agama yang saya anut. Jadi saya mengucapkan “Om Shanti, Shanti, Shanti, Om” sebagai pengganti “Semua makhluk berbahagia.”

Dalam kegiatan Meditasi Angka, suatu meditasi yang diperkenalkan oleh Made Darmayasa di Indonesia, doa pembuka itu juga selalu ada. Jika meditasi itu hanya diikuti oleh penganut Hindu, apalagi dilaksanakan di senter Meditasi Angka di Padanggalak, Bali, doa itu panjang. Ada pemujaan untuk banyak dewa. Namun, jika Meditasi Angka dilakukan di hotel berbintang di Jakarta dan pesertanya dari berbagai agama, doa itu sangat universal dan kalau pun disertai doa khusus yang sesuai dengan agama peserta meditasi, itu dilakukan di dalam hati.

Kembali ke yoga, diharamkan atau dihalalkan untuk kalangan Muslim, adalah sepenuhnya urusan mereka. Tentu umat Hindu tak mengharapkan Parisada (majelis agama Hindu) suatu saat melarang umat Hindu melakukan senam jantung sehat atau bermain karate, kungfu bahkan sepakbola, hanya karena olahraga itu diciptakan oleh orang yang bukan penganut Hindu. Olahraga, menurut saya, sepertinya jauh dari wilayah agama.

(Versi lain dari Editorial Majalah Hindu Raditya edisi Januari 2009)

Selengkapnya

Iklan

Ini bukan iklan politik. Juga bukan iklan caleg-calegan. Ini hanya cerita seorang teman yang gemar sekali mengomentari iklan, tetapi sangat terpengaruh oleh iklan. Bayangkan saja, ia sudah demikian sehat lahir batin, masih saja minum suplemen untuk “keperkasaan laki-laki”. Apanya lagi yang perlu diperkasa?

“Kalau saya tak minum obat kuat itu, kasihan kan produsennya pasang iklan mahal-mahal,” katanya. Artinya, teman saya ini setuju, iklan itu perlu untuk menjual produk. Namun, katanya lagi, kalau usahanya itu sudah monopoli, tak ada saingan sama sekali, ya, untuk apa beriklan? Itu buang-buang duit dan rentan korupsi, apalagi jika itu perusahaan negara. “Contohnya Pertamina, ngapain mengiklankan jual premium? Memangnya kalau tak beriklan, pemilik sepeda motor dan mobil akan membeli premium di kantor telepon?”

Teman saya ini mencatat, hampir semua departemen membuat iklan tak bermutu, pesan yang disampaikan tak sebanding dengan biaya yang milyaran rupiah. Menteri Kesehatan buat iklan untuk hidup sehat, Menteri Olahraga buat iklan untuk berolahraga. Masyarakat kok dianggap bodoh. Mending uang itu langsung dibagikan ke rakyat saja. Yang mereka jual itu sesungguhnya bukan “produk”, tetapi “tampang pengiklan”.

“Lihat di Depok, walikota pasang iklan lewat baliho untuk mengajak rakyat makan pakai tangan kanan. Ini dikaitkan dengan jati diri bangsa. La, senorak itu pesan yang disampaikan, membawa-bawa jati diri bangsa. Memangnya tak ada yang lebih penting dari itu?” kata teman saya.

Iklan politik dan “iklan caleg” (ini sudah populer, maksudnya iklan yang dibuat para calon legislatif) juga menyebalkan di mata teman saya ini. Partai besar membuat iklan yang menyalahkan pemerintah. Janjinya begitu, faktanya begini. “Padahal mereka menyembunyikan fakta penting, yakni pemimpin partai itu sudah pernah memimpin bangsa ini, tetapi ditinggalkan rakyat karena memang tidak berhasil,” katanya.

Iseng-iseng saya bertanya, apakah kegemaran beriklan ini berdampak positif atau buruk? “Positif untuk pemilik televisi, pembuat spanduk dan baliho. Pengiklan belum tentu, bisa positif bisa negatif,” jawabnya. “Lihat iklan caleg, semuanya dengan bahasa pengemis: mohon dukungan, mohon doa restu, tolong pilih saya. Atau bahasa klise yang jadi bahan tertawaan: kami berjuang untuk rakyat, tempat rakyat mengadu, dan sejenisnya. Memangnya rakyat buta dengan kelakuan anggota dewan yang penuh skandal itu?”

“Ah, Anda terlalu jauh, skandal itu kan ulah oknum,” kata saya. “Tapi ini yang melekat di hati rakyat sekarang. Pada saat rakyat sudah berkesimpulan anggota dewan itu brengsek, meski tidak semua, seharusnya cara beriklan itu lain. Begitu pula pada saat pejabat tak bisa memberi contoh baik pada rakyat, jangan beriklan sok menggurui. Pilih makanan yang sehat, cuci tangan pakai sabun, itu kan seolah rakyat bodoh. Masalahnya, apa rakyat punya makanan dan bisa membeli sabun? Ini kan pesan-pesan gombal.”


Wah, saya tak berani mendebat lagi, takut kata yang keluar lebih jorok dari gombal. Lama saya tak ketemu dia, sampai saatnya saya perlu banget dan mengontak handphone-nya. Tak ada jawaban. Berkali-kali saya memutar nomor 0818xxx xxx, tak ada jawaban, padahal ini kartu yang jangkauannya paling luas dan tarifnya konon paling murah. Eh, tiba-tiba dia nongol dan langsung saya semprot: “Saya telepon Anda, kok tak dijawab?” Dia tenang saja: “Gara-gara iklan. Kartu yang saya pakai dulu, sekarang dipakai para monyet, ya, saya ganti, memangnya saya juga monyet?”

(Diambil dari Koran Tempo 7 Desember 2008)

Selengkapnya

Angka

Namanya Sidhayogi Acharya Shri Kamal Kishore Gosvami. Ia penemu teknik “meditasi angka”. Disebut begitu, karena peserta hanya perlu mengingat satu angka. Angka itu harus dirahasiakan dan hanya boleh diketahui Sang Guru, karena angka itu “disucikan” di hadapan guru. Lewat angka suci itulah para penekun meditasi menyebut nama Tuhan untuk membangkitkan kekuatan kundalini yang ada di dalam tubuh.

Sebagai penekun, seharusnya saya tak perlu tahu angka berapa yang dipilih para sahabat meditasi. Tapi, dasar saya suka iseng, dalam sekali lirikan saya bisa menebak angka yang dipilih oleh teman duduk saya. Misalnya, dengan melihat berapa batang dupa (atau hio) yang dia bakar, berapa kali dia melafalkan doa dari “bahasa tubuhnya”. Bermeditasi dengan iseng melirik kiri kanan seperti ini tentu tak dianjurkan, tapi saya kan memang bandel?

Saya menduga, banyak peserta yang memilih angka 6. Lalu saya main tebak: “O, itu pasti karena angka 6 adalah milik alam semesta, yang memenuhi jagat raya.” Dalam ritual Hindu, angka 4 ada di utara, angka 5 di timur, angka 7 di barat, angka 8 di tengah, dan angka 9 ada di selatan. La, angka 6 kok dilewatkan? Itu artinya angka yang “maha sakti” memenuhi seluruh penjuru angin.

Seorang yogi menyebutkan, angka 6 paling baik. “Hanya angka 6 yang kalau dibalik, nilainya jadi 9, angka tertinggi. Kalau 666, itu lebih istimewa, karena jumlahnya 18, dijumlah lagi jadi 9, padahal tanpa harus dibalik,” katanya. Angka yang bisa diputar balik adalah 1, 6, 8 dan 9. Angka lainnya kalau dibalik “tak berbunyi”. Angka 1 dan 8 meski pun dibalik, nilainya sama. Angka 9 kalau dibalik nilainya malah turun.

Bagi sebagian masyarakat, sejak zaman baheula, angka menjadi roh kehidupan. Semua angka punya makna dan perlambang, lalu jadi acuan dalam mencari jodoh, melakukan usaha, peruntungan, dan segalanya. Ini disebut primbon. Adapun di era modern ini, angka dikutak-katik untuk memasang togel (toto gelap). Ini kebiasaan orang desa. Kalau orang kota, mereka mau membayar mahal untuk nomor polisi di mobilnya atau nomor hp-nya. Ini disebut “nomor cantik”.
.
Banyak juga yang tak peduli angka. Saya termasuk di dalamnya, cuek saja, kecuali untuk meditasi itu. Apalagi, jika dikaitkan dengan kepercayaan, saya bisa bingung, mengacu kepada kepercayaan yang mana? Di India, Cina, Yunani, Dayak Kaharingan, Jawa, makna angka bisa berbeda. Yang mirip hanya di Jawa dan Bali, cuma nama “ilmunya” beda. Di Jawa disebut “neptu”, di Bali disebut “urip”.
Karena itu saya kaget ketika Aburizal Bakrie marah karena dalam gambar sampul Majalah Tempo dikeningnya ada angka 666. Beliau rupanya percaya akan makna angka dan saya tambah kaget lagi karena berdasarkan kepercayaan tertentu.

Tadinya saya pikir beliau senang, karena saya teringat makna angka 666 dari “kepercayaan” yang lain. Saya membayangkan, Pak Ical akan maju terus bisnis dan kariernya. Lagi pula sebagai penggemar tenis, dapat point 6 berarti memenangkan pertandingan. Ternyata, menurut beliau, itu angka setan. Ih, ngeri juga.

Apakah yang menggambar wajah Pak Ical dengan angka itu, tahu seluk beluk angka dari berbagai kepercayaan? Saya meragukannya. Mereka, tim desain Tempo itu, anak-anak muda yang “lurus”, tak pernah saya jumpai pegang buku primbon, apalagi memelototi “Ramalan Romo Gayeng” untuk memasang togel. Saya kira, mereka hanya tak sempat ke Tanah Abang makan sop kambing, lalu kesal dan menulis angka 666. Maklum, langganannya “Bang Kumis 999”. Eh, somasi pun datang, tapi bukan dari Tanah Abang.

(Diambil dari Koran Tempo edisi 23 November 2008)

Selengkapnya

Obama

Eforia menyambut kemenangan Barack Obama sebagai presiden di Amerika Serikat, tadinya saya pikir hanya milik para eks patriat Amerika yang ada di Bali saja.

Ternyata pendukung Obama ada juga pada supir taksi, pelayan hotel, pedagang kaki lima. Sejumlah siswa di Solo mengibarkan bendera merah putih meneriakkan dukungan pada Obama, bukan kepada Pakubuwono atau Mangkunegoro.

“Saya juga gembira, saya dekat dengan Obama,” kata istri saya. Ah, dari mana dekatnya? “Saya punya teman di Surabaya yang mengirim pesan singkat kemenangan Obama ini. Teman saya itu punya teman yang suaminya berteman dengan orang yang pernah mengenal Obama ketika kecil di Jakarta.”

Weleh-weleh, itu “lelucon Obama” yang melanda dunia. “Orang dungu di Indonesia menyebutnya lelucon. Orang bijak menyebutnya satire, bahwa negeri kita ini tak bisa menampilkan Obama,” kata istri saya, kali ini kok serius banget.

“Obama itu berkulit hitam, bukan bertampang presiden, tetapi bertampang pelatih basket atau peraih medali emas lari seratus meter. Orang Indonesia banyak yang mengira Obama akan kalah telak karena masalah kulit itu. Eh, kok bisa menang? Artinya, asal-usul ras, tak ada masalah di sana.”

Saya masih diam. “Indonesia makin jauh seperti itu. Dulu, orang mengira setelah orde baru runtuh, Indonesia akan mengalami masa emas dalam hal berkebangsaan. Pada masa orde baru masalah Jawa dan non-Jawa jadi polemik. Presiden harus Jawa, wakilnya bolehlah non-Jawa. Apalagi soal agama. Kepala Staf Angkatan Udara sudah diumumkan, eh, bisa dibatalkan gara-gara ketahuan agamanya Hindu. Saat reformasi datang, orang berharap banyak.”

“Ada kemajuan?” saya memberanikan memotong. “Tambah buruk. Malah di era ini muncul peraturan berdasar syariah agama tertentu, muncul kekerasan berwajah agama. Ada Undang-undang Pornografi yang seolah-olah hasrat seksual itu begitu mudahnya bangkit hanya melihat betis, leher, dan rambut wanita. Keindahan ciptaan Tuhan harus ditutup, jika perlu hanya kelihatan mata doang, seperti istri para teroris yang menghabisi puluhan nyawa itu. Masih ingat eksekusi untuk Tibo…?”

“Jangan, jangan teruskan,” kata saya. Istri saya meneruskan: “Lo, saya hanya mengatakan Tibo itu otak perusuh di Poso, lalu dieksekusi tanpa ribut-ribut seperti mengeksekusi ketiga bom Bali….”

“Jangan teruskan!” saya hampir berteriak. “Kamu pasti mengatakan, Tibo dieksekusi dengan lancar karena agamanya itu, ketiga pengebom Bali dieksekusi dengan kehebohan berhari-hari lantaran agamanya ini, dan ketiganya dibela oleh lembaga berlabel agama, menjadi selebritis dan pahlawan, senyumnya terus dipamerkan, gitu kan?”

Saya lalu melunak: “Judul tulisan ini, Obama. Kalau menyerempet Amrozy dan temannya, saya takut, seperti halnya pemerintah yang sangat takut dengan kelompok ini.”

“Ya, kembali ke Obama. Kapan kita punya Obama?” katanya. Saya jawab: “Lo, kita kan sudah berteman secara imajiner dengan Obama. Saya pun dekat dengan Obama, rumah bekas tempat tinggalnya di Menteng sering saya lewati.”

“Ah, capek deh. Kita makin jauh dengan Obama. Made Mangku Pastika memilih jadi Gubernur Bali karena tak mungkin bisa menjadi Kapolri….”

“Lo, jangan mengubah angle, tulisan ini judulnya Obama. Judul Mangku Pastika lain kali, ketika ia ditangkap karena membangkang tidak memberlakukan undang-undang di Bali. Memangnya Bali mau bikin negara sendiri?”

“Kayaknya begitu, diberi peluang, malah didorong ….” Kata istri saya lirih, kata-kata yang masih perlu penjelasan panjang. Ya, angin pancaroba, ke mana engkau bertiup?

(Dikutip dari rubrik Cari Angin Koran Tempo Minggu 9 November 2008)

Selengkapnya

Warung Kejujuran

Sebuah warung yang menjajakan makanan ringan dan rokok ketengan. Tak ada penunggunya. Pembeli bisa mengambil apa saja, lalu membayar sesuai harga.

Anda pasti menduga ini salah satu dari seribu “Kantin Kejujuran” yang sudah didirikan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Atau Anda mengira ini “Warung Kejujuran” yang ada di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah besar. Saya lagi bercerita tentang warung di lereng Gunung Batukaru, Bali, tempat pemukiman para petani kopi yang hidupnya begitu sederhana: miskin tidak, kaya juga belum.

Kenapa warung tidak ditunggui? Alasan yang masuk akal adalah karena warung ini hanya “usaha tambahan” di luar usaha pokok sebagai petani kopi yang sangat disibukkan oleh urusan kecil-kecil. Ada alasan yang “kurang masuk akal” bagi kita yang biasa tinggal di kota. Kalau warung ditunggui, pembelinya malah rikuh berbelanja, tak bebas mengambil jajan ini dan itu, tak bebas makan sambil berdiri, sambil duduk, atau sambil buang air kecil. Lagi pula, alasan yang lebih tak masuk akal, jika ada penunggu warung, pembeli dan penunggu warung bisa ngobrol lama-lama, tentu akan mengganggu pekerjaan pokok.

Ajaib bin aneh, pemilik warung mengaku tak pernah rugi. Pembeli, yang tak tahu siapa, tak pernah berutang. Uang dimasukkan ke kaleng bekas kotak biskuit. Kata pemilik warung: “Kalau ada orang mengambil jajan di dalam toples dan tidak membayar, kan sama saja dengan kuluk, hina sekali manusia itu.” Apa itu kuluk? Anjing, dalam bahasa setempat.

Bagaimana kalau orang itu mau hina, disamakan dengan anjing, dan menggasak isi warung? “Ada hukum karma, orang itu akan celaka,” kata pemilik warung itu lagi. Kalau dia tak percaya j hukum karma? “Mustahil di sini, di puncak gunung ini ada pura keramat, orang yang curang pasti celaka. Lihat saja, mana ada petani kehilangan buah kopi, padahal kan ditaruh di pinggir jalan tanpa ditunggui,” katanya lagi.

Warung itu salah satu simbul kejujuran komunitas setempat, yang agaknya mereka saling kenal meski jarang kumpul. Kejujuran yang dilandasi suatu keyakinan kuat (atau ketakutan yang kuat), bahwa berbuat curang akan kena kutuk dari “penghuni puncak gunung”. Selain itu, cap manusia hina yang setara dengan kuluk (anjing), sangatlah memalukan. Kalau itu terjadi hanya tersisa dua alternatif: pergi jauh dan tak pernah kembali lagi, atau bunuh diri. Luar biasa.

Manusia perkotaan banyak yang tak merasa hina meski pun korupsi milyaran rupiah. Koruptor, oleh media massa, sering digambarkan sebagai tikus, konon lebih hina dibandingkan anjing. Toh, “manusia tikus” ini masih sulit diberantas, manusia hina ini masih menghuni departemen, lembaga negara, bahkan lembaga wakil rakyat. Di situ tak dikenal hukum karma, juga tak ada “penghuni puncak gunung” yang ditakuti. Kalau pun hukum karma berjalan, itu “lagi apes”, sementara “penghuni puncak gunung” adalah atasannya yang, “ah, tak mungkin pula jujur”.

Warung Kejujuran yang digagas Jaksa Agung tak usah dicela sebagai mengada-ada atau langkah yang “tak ada arti apa-apa”. Gagasan ini tetap bagus sebagai pembelajaran (dan pembiasaan) menegakkan moral jujur. Namun, ini langkah yang sangat kecil untuk menyelamatkan bangsa dari virus korupsi yang kian merajalela. Tetap diperlukan langkah besar. Tetap diperlukan “penghuni puncak gunung” yang tegas menegakkan hukum positif, tak cuma hukum moral seperti hukum karma. Dan koruptor itu, kalau sudah nyata terbukti, mari kita “hinakan” ramai-ramai. Dia tak lagi manusia, tetapi kuluk. Mau? ***

(Diambil dari Koran Tempo edisi 19 Oktober 2008)

Selengkapnya

Menggugat RUU Pornografi

Isu ini tak jelas sumbernya. Saat pemerintah sibuk dengan krisis ekonomi, konon, pada 14 Oktober nanti, Rancangan Undang-Undang Pornografi akan disahkan menjadi undang-undang. Orang Bali langsung blingsatan. Hari itu ada persembahyangan di mana-mana. Disebut Purnama Kapat (versi Bali) atau Purnama Kartika (versi India).

Hebat betul rancangan undang-undang yang mengatur “nafsu seksual” ini. Wacana merembet ke masalah agama. Tadi, isunya lahir untuk hadiah umat Muslim. Lebaran lewat, tak terjadi apa-apa. Kini isu berubah, undang-undang disahkan untuk “menjewer” umat Hindu yang ngotot menolak.

Kenapa orang Bali, dari petani yang tak paham mengeja pornografi sampai gubernurnya yang jenderal polisi, menolak undang-undang ini? Banyak alasan, yang tak usah dirinci di sini. Namun yang paling utama (dalam ritual Hindu disebut utamaning utama), soal “penghinaan” itu. Pasal 1 berbunyi (draf edisi 4 September 2008): “Pornografi adalah materi seksualitas…” dan seterusnya. Lalu Pasal 14 berbunyi; “Perbuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai: (a) seni dan budaya (b) adat istiadat dan (c) ritual tradisional.

Penyusun rancangan seolah berkata: “Ritualmu itu sangat primitif, seni budaya dan adatmu itu mengandung pornografi, tapi okelah, aku izinkan untuk dapat dilakukan.”

“Ini kan penghinaan? Padahal adat di Bali dan agama Hindu tak memberi tempat untuk pornografi,” ini kata istri saya. Masalahnya, kriteria porno itu seperti apa, dan untuk mengukur nafsu seksual itu melalui apa, apa ada alat seperti termometer, misalnya?

Seks dalam Hindu wilayah pribadi, namun sakral. Berhubungan seks termasuk wilayah privat. Mau berdiri, rebah, jungkir balik, pakai salto, ciuman pantat (ih, mulai jorok nih), terserah pasangan itu. Tak ada sanksi? “Ada hukumannya, ketika orang itu meninggal dunia, rohnya diadili Sang Suratma. Kalau ada penyimpangan –bukan suami istri atau caranya-- di dunia sana itulah ia memperoleh hukuman yang mengerikan. Wilayah privat ini sanksi hukumnya di agama,” kata istri saya.

Sanksi duniawi dikenakan jika wilayah privat itu dibawa ke wilayah publik. Tapi tak perlu undang-undang baru. “Kalau hubungan seks itu dipertontonkan kena pasal cabul di KHUP, kalau dijepret dan dimasukkan koran kena pasal undang-undang pers, kalau direkam disiarkan televisi, kena undang-undang penyiaran, kalau menggunakan anak-anak kena undang-undang perlindungan anak. Undang-undang ini yang diaktifkan, kok repot-repot buat yang baru, memangnya ada cek yang masuk ke Senayan?”

Waduh, istri saya mulai “terangsang”. Saya jelaskan, mungkin orang Indonesia sudah mulai sulit menahan hasrat seksualnya. Melihat patung orang telanjang hasrat seksnya naik. “Betul, itu porno. Tapi, ada lelaki yang hasrat seksnya juga naik melihat wanita berkerudung tersenyum manis. Apa memakai kerudung itu juga porno?”

“Jangan dipotong dulu,” kata saya. Sekarang banyak buku porno, film porno, termasuk alat peraga porno yang beredar. Gantungan kunci di Bali itu kan porno, alat kelamin laki-laki. “Itu yang dilarang di ruang publik,” istri saya memotong. “Makanya, kalau pun ngebet betul mengejar setoran ingin melahirkan undang-undang, buatlah RUU Peredaran Penjualan Penyebarluasan Materi Pornografi. Yang diatur adalah peredaran barang porno, bukan masalah nafsu dan hasrat yang abstrak itu, apalagi menyinggung budaya, ritual tradisi, dan adat. Perkara cabul-mencabuli sudah diatur undang-undang lain.” Ya, kan?

(Diambil dari rubrik Cari Angin Koran Tempo, 12 Oktober 2008)

Selengkapnya

Syukur (versi Koran Tempo)

Ada pesan pendek yang masuk ke hape saya. Isinya: “Saya sedang mudik, doakan, mohon maaf lahir bathin.”

Pengirim pesan, sahabat saya: Santo. Ketika saya di Jakarta, dia supir saya. Sudah lazim bagi saya di rantau, semua pembantu rumah, saya jadikan keluarga. Dan saat saya berbulat hati kembali ke kampung menjadi petani, saya berpesan, kekeluargaan jangan sampai putus. Hidup ini adalah roda pedati, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Saat kita ada di atas, jangan lupa dengan yang di bawah, tetap jalin silaturahmi dan saling tolong-menolong.

Ada banyak hari yang bisa dikenang bersama Santo, baik suka maupun duka. Ketika saya membeli mobil bekas karena mobil lama terasa kecil, Santo berkata: “Mobil bekas ini tak pantas untuk bapak. Teman-teman bapak sudah jadi orang semua, ada yang jadi direktur, kepala proyek, mobilnya mewah-mewah. Bapak kok mobil bekas, saya yang malu kalau ketemu dengan teman-teman bapak.”

Saya menjawabnya seperti bergumam karena mengantuk di tengah kemacetan Jakarta. “Santo, bersyukurlah dengan apa yang dikaruniai Yang Maha Kuasa. Kalau kita hanya mampu membeli mobil bekas, syukurilah karena banyak orang yang hanya mampu membeli sepeda motor, mungkin yang bekas pula. Jika kita hanya mampu membeli sepeda motor, bekas atau pun baru, bersyukurlah. Masih banyak yang hanya mampu membeli sepeda. Begitu pun, kalau hanya bisa membeli sepeda, bersyukurlah karena banyak orang yang berjalan jauh di tengah panas dan hujan. Kalau bisanya cuma berjalan, tetaplah bersyukur karena ada orang yang tak bisa jalan, lumpuh sejak kecil atau kecelakaan sehingga duduk di kursi roda. Syukuri semua karunia-Nya, karena sesungguhnya dengan lahir sebagai manusia saja kita sudah istimewa, karena kita tidak lahir sebagai binatang. Manusia diberi pikiran, gunakan pikiran itu untuk memperbaiki diri, bahwa kita belum memperoleh apa yang kita mau, itu adalah ujian. Hidup hanya sekejap, di dunia yang lain, hasil ujian itu yang menentukan di mana ketenangan abadi itu berada….” Saya sudah lupa apalagi yang saya omongkan, atau mungkin saya sudah tertidur di mobil.

Esok paginya, Santo datang dan mencium tangan saya. “Saya semalam menangis. Saya baru sadar kenapa saya selalu tak tenang dalam hidup ini,” katanya. “Ternyata saya tak pernah bersyukur. Tetangga membeli motor, saya marah, kok saya tak punya uang. Teman saya menenggak bir diwarung sambil mengelus cewek, saya gelisah, kok saya tak bisa. Pak Haji bikin pesta untuk perkawinan anaknya, ketika saya kawin kok hanya mengundang tetangga dekat saja. Saya marah, sepertinya saya diperlakukan tidak adil dalam hidup ini. Sholat lengkap, puasa tak pernah batal, kok hidup menderita begini, hanya bisa makan minum dan membeli pakaian. Tapi semalam, ketika pulang, saya lihat ada keluarga pemulung yang makan, maaf, yang dimakan seperti makanan kucing di rumah ini. Kedua anak mereka tak berbaju. Ingat omongan bapak, saya tiba-tiba menjadi orang kaya. Sampai di rumah saya bersyukur: ya Tuhan, ampuni saya, saya ternyata sangat kaya, bisa makan minum beli baju….”

Pesan pendek Santo saya jawab agak panjang: “To, selamat mudik, doa saya menyertai kamu. Belajarlah bersyukur bersama orang-orang desa yang sederhana, hanya di pedesaan itu mata hati kita terbuka bahwa sebenarnya kekayaan materi yang melimpah tak membuat kita tenang. Mungkin itu sebabnya kenapa orang perlu mudik, karena di Jakarta, dalam persaingan mengejar materi, kita tak sempat mengucap syukur. Met lebaran, maaf lahir bathin.”

(Diambil dari Koran Tempo edisi 28 September 2008)

Selengkapnya

Cobaan

Ketika Mohammad Iqbal, anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, ditangkap karena diduga menerima suap, semua rekannya menganggap hal ini musibah. Dengan wajah sedih, ketua komisi itu, Syamsul Maarif, menyatakan lembaga yang dipimpinnya mengalami cobaan. Sudah delapan tahun komisi ini dibangun dengan mempertahankan integritas, dan bahkan sudah seringkali menolak “amplop”, toh jebol juga.

Iqbal sendiri, konon, seorang aktifis yang sederhana. Tokoh koperasi yang berjuang dari bawah, membangun karier dengan mempertahankan kejujuran dan nama baik. Ia, begitu media massa memberitakannya, sudah seringkali disambangi Billy Sindoro, tetapi menolak. Pas saat ia meladeni pertemuan itulah, cobaan datang.

Manusia hidup di tengah rimba yang penuh duri cobaan. Cobaan itu pun kemudian diyakini sebagai “skenario” yang sudah ditentukan dari “atas”. Tapi apa semua itu “cobaan dari atas” dan apa tidak “cobaan yang dicari”, sulit untuk diurai.

Dua lelaki di Indramayu tewas setelah menenggak minuman keras. Menurut berita gossip yang beredar di warung pangkalan truck di jalur utara itu, dua lelaki ini betul-betul ingin mencoba, seperti apa minuman keras yang sebelumnya sudah membunuh beberapa orang. Artinya, keduanya menenggak dengan sadar minuman oplosan itu, dan memang “berkhasiat”: keduanya tewas. Siapa yang harus disalahkan? Tak ada, keluarganya sudah ikhlas, ini sudah cobaan.

Seharusnya, semakin tinggi wawasan seseorang, semakin mudah membedakan yang mana “cobaan” dan yang mana “dicoba-coba”. Sudah berulangkali kasus suap bisa dijebak, namun masih ada juga orang yang mau coba-coba. Bahkan yang terjebak itu orang yang tahu hukum. Ingat bagaimana Mulyana W. Kusumah yang kriminolog itu ditangkap basah karena menyuap anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Lalu bagaimana Jaksa Urip tertangkap selesai menerima uang suap. Juga Al AminNur Nasution, anggota parlemen, yang ditangkap setelah menerima suap dari seorang sekretaris daerah. Mungkin iklan obat di televisi perlu dibaca begini: “Untuk suap, jangan coba-coba”.

Celakanya, efek jera dari kasus-kasus ini belum muncul. Orang masih mempertanyakan: Ah, paling KPK hanya mampu bekerja di Jakarta. Ditangkap jaksa atau polisi? Ah, paling bisa diajak “damai”, berapa sih gaji mereka itu? Maka suap, korupsi, dan sejenisnya masih akan subur dalam beberapa tahun ke belakang ini, karena banyak orang yang masih mau coba-coba. Masih banyak orang yang selalu merasa kekurangan. Jaksa mengeluh karena gajinya sepersepuluh anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Polisi mengeluh karena gajinya akan lebih rendah dari gaji guru -- kelak kalau janji pemerintah ditepati. Gaji anggota Komisi Pengawas Persaingan hanya Rp 12,5 juta, perkara yang ditangani bernilai trilyunan rupiah.

Mungkin saja Billy Sindoro tak bermaksud menyuap Iqbal, ia hanya memberi “tanda terima kasih”, memberi tunjangan lebaran. Setengah milyar, apalah artinya. Juga bagi Haji Syaichon di Pasuruan, sedekah Rp 30 ribu per orang untuk ribuan manusia, tak akan membuatnya miskin. Ini zakat, pahalanya besar. Namun, bagi rakyat kere, uang Rp 30 ribu harus dijemput dengan mempertaruhkan nyawa. Dan ketika nyawa yang melayang 21 jumlahnya hanya karena uang Rp 30 ribu, inilah cobaan yang sesungguhnya cobaan, bagi semua orang. Pemimpin bangsa ini, termasuk anggota komisi apapun, seharusnya peka, ada sesuatu yang serius di masyarakat bawah. Jangan coba-coba “buta dan tuli”, berhentilah memamerkan gaya hidup materialistis, belajarlah bersyukur dengan apa yang ada.

(Diambil dari Koran Tempo edisi 21 September 2008)

Selengkapnya

Bersyukurlah

Pada sebuah pertemuan di pesraman yang topik diskusinya tentang malapetaka yang menimpa bumi ini, seorang remaja menyatakan rasa syukurnya karena Indonesia khususnya Bali jauh dari malapetaka itu.

“Kita tidak kecipratan badai seperti di Amerika, kita tidak mendapat banjir bandang seperti di Banglades, bahkan kita tak mendapatkan lumpur seperti di Sidoarjo. Mari kita bersyukur. Eh, kalau memakai bahasa dengan nuansa Hindu, apa ya bersyukur itu? Seperti orang Islam menyebutkan: alhamdudilah...” demikian remaja ini dengan polos dan terbukanya berkomentar.

Saya langsung memberikan tanggapan: “Kita jangan selalu mencari-cari padanan pada istilah agama lain. Masalahnya sering tak pas. Ya, kalau kita harus mencarinya, mungkin istilah astungkara agak cocok. Nanti kita lihat lagi.”

“Setuju, Guru. Astungkara, Bali masih aman sampai saat ini. Entah nanti setelah pantai dikeruk pasirnya, setelah gunung dibor, apa masih selamat Bali ini,” celetuk remaja yang lainnya.

“Ya, Bali harus kita jaga. Tetapi, apa pun yang terjadi, saya bahagia mendengar kata syukur atau astungkara itu, karena orang yang bersyukur artinya selalu ingat Tuhan,” kata saya. Namun, remaja yang tadi balik bertanya: “Guru, apakah ada kaitan rasa syukur ini dengan kebahagiaan?”

Saya terhenyak sebentar, tak menduga bakal ditanya seperti itu. Lalu saya menjawab: “Kebahagiaan bisa datang dari kerelaan kita untuk meng­ucapkan rasa syukur. Kita harus bersyukur dengan materi yang kita terima. Karena apa? Karena masih ada orang-orang yang tidak diberi materi sebanyak yang kita terima. Materi atau kekayaan tidak terukur besarnya. Kalau kita bisa membeli mobil, bersyukurlah karena banyak orang hanya mampu membeli motor. Kalau cuma punya motor, bersyukurlah karena banyak orang yang hanya mampu membeli sepeda. Kalau kita hanya punya sepeda, bersyukurlah karena banyak orang hanya mampu berjalan kaki. Kalau kita tak punya apa-apa, hanya mampu berjalan kaki, bersyukurlah, karena ada orang yang cacat kakinya sehingga tidak bisa berjalan. Tetapi kalau kaki kita juga cacat, baik sejak lahir maupun kecelakaan, tetaplah bersyukur karena kita masih bisa makan, berpikir, serta masih bisa mengucapkan rasa syukur lewat doa yang tulus. Lihat, ada orang yang lebih menderita, berbulan-bulan dirawat dan hidup atas bantuan orang lain.”

“Jadi, mereka itu bisa disebut kehilangan rasa syukur? Kalau masih ada, atas nama apa ucapan syukur itu, Guru?”

“Bersyukurlah karena kita dilahirkan sebagai manusia. Sarasa­muscaya menyebutkan: Di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melak­sanakan perbuatan baik ataupun buruk; leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan yang buruk itu, demikianlah gunanya menjadi manusia. Karena itu, syukurilah lahir menjadi manusia, meskipun kelahiran yang tidak sempurna. Lahir menjadi manusia sungguh utama, karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan samsara, lahir dan mati berulang-ulang, dengan jalan berbuat baik. Maka, syukurilah kehidupan ini, dan hanya orang bersyukur merasakan kebahagiaan. Astungkara, kita lahir sebagai manusia, bukan dilahirkan sebagai jelati.”

Selengkapnya

Kader oleh Ida Bhawati Putu Setia

Hingar bingar urusan politik tak terpengaruh oleh bulan puasa. Perilaku politisi dan calon politisi tetap sama: bagaimana merebut kursi pada Pemilu yang akan datang. Kalau memang harus bertengkar dengan kawan separtai, ya, apa boleh buat, dilakoni saja. Kalau tersingkir, cari partai lain. Ibarat judul film di masa lalu, “masih ada kereta yang akan lewat”.

Di Sumatra Barat dan Sulawesi Selatan, kader-kader Partai Hanura bertenggar memperebutkan nomor kecil dalam urutan calon legislatif. Papan nama, spanduk, baliho dihancurkan. Di beberapa kota di Jawa, Partai Demokrat bernasib sama. Bendera partai sendiri dibakar. Sang Guru Bangsa, Abdurrahman Wahid menyerukan untuk mengepung Komisi Pemilihan Umum di daerah-daerah karena selalu memihak kubu Mauhaimin. Partai lain, baik yang besar maupun yang menengah, pun riuh dengan pergolakan.

Yang unik – sekaligus menyebalkan – mereka yang mengaku “kader partai” ini sepertinya tak bisa hidup kalau berada di luar jalur legislatif. Mereka enggan menanggalkan status “wakil rakyat”, seolah-olah jabatan itu dibawanya sejak lahir, pemberian nenek-moyangnya. Lihat saja kenyataan yang ada. Karena tidak dicalonkan lagi di partainya, seorang kader lalu hengkang ke partai yang baru. Di situ namanya bertengger sebagai calon legislatif. Fenomena ini sepertinya merata di seluruh tanah air. Seorang peneliti mencatat, bertambah banyaknya partai yang ikut pemilu ternyata tidak banyak memunculkan nama-nama baru. Orangnya itu-itu saja, hanya ganti baju baru. Kalau pun ada “kader” baru, itu berada di urutan bawah, dan juga hanya sekadar memperpanjang daftar: ada mertua, istri, keponakan.

Lantas, apa yang bisa diharapkan dari Pemilu yang akan datang? Wajah-wajah yang duduk sebagai wakil rakyat nyaris akan sama. Mereka kembali reuni, kembali membicarakan komisi. Urusan mensejahtrakan rakyat, membela wong cilik, semuanya gombal. Saat ini saja, sidang-sidang dewan lebih banyak diisi kursi kosong. Penyebabnya ada dua: pertama, yang merasa tidak dicalonkan lagi, malas bersidang alias ngambek. Kedua, yang merasa dicalonkan lagi, sibuk bertengkar untuk mendapatkan nomor kecil.

Entah apa yang salah di Bumi Nusantara ini, teori dan prakteknya tak pernah akur. Teorinya: makin banyak partai, makin terbuka kesempatan untuk mencari pemimpin bangsa. Prakteknya: calon pemimpin tetap itu-itu saja. Tak ada wajah baru yang muncul. Ada anak-anak muda yang mau tampil, tapi tidak punya partai, aneh kan? Teorinya: makin banyak partai, makin bebas rakyat menyalurkan aspirasinya karena banyak pilihan. Prakteknya: rakyat semakin cuek, justru merasa terganggu oleh bendera partai yang berjubel merusak keindahan jalan. Teorinya: dengan multi partai, para aktivis yang selama ini vokal tetapi merasa tak terwakili dalam partai yang ada, bisa membuat partai baru. Prakteknya: mereka tetap ada “di luar sistem” dan partai baru didirikan oleh “kader” sempalan partai lama.

Barangkali teorinya “terlalu tinggi” tak sesuai dengan tingkat perilaku anak bangsa yang “masih rendah”. Bagaimana kalau dilabrak? Misalnya, jika sebuah partai hanya mendapat suara 5 persen, langsung dibubarkan dan semua “kadernya” di-blacklist, tak boleh menjadi pengurus partai apa pun lagi. Tentu partai akan mengecil, sepuluh sudah terlalu banyak, lima lebih bagus. Namun, gagasan ini pasti ditentang, karena orang Indonesia – di sini uniknya lagi – sadar konstitusi: ini melanggar UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat dan berpendapat. Nah, “makan” itu kebebasan.

(Diambil dari Koran Tempo edisi Minggu 7 September 2008)

Selengkapnya

Rekomendasi WHYO

Om Swastyastu,

Salam

Saya baru saja selesai "menyepi" di sebuah tempat yang tidak bisa membaca koran dan menonton televisi, hanya bisa komunikasi lewat telepon, sejak Sabtu 6 September. Sesampai di Denpasar ada hal penting yang saya temukan di meja kerja:

1. Pesan dari Bpk. Ketut Wiana (Ketua Sabha Walaka PHDI Pusat). Isi: "Pak Putu jangan gusar membaca berita di harian lokal terbitan Minggu 7 September. Ucapan saya dipelintir, saya tak pernah menyinggung film Drupadi, apalagi memprotes, yang ditanyakan ke saya soal siapa Drupadi itu -- dan itu pun sudah lama kita perdebatkan."

2. Pesan dari Bpk I Gusti Ngurah Sudiana (Ketua PHDI Prov. Bali). Isi: "Saya sudah protes ke Redaksi Koran .... (menyebut nama koran), karena ucapan saya disalah-artikan pada beritanya yang terbit Senin 8 Sep. Saya sama sekali tidak menyinggung soal film Drupadi, Pak Putu jangan percaya begitu saja, nanti kita ketemu..."

3. Surat dari WHYO. Isinya, soal rekomendasi hasil diskusi di Denpasar di mana saya disebut ikut menandatangani rekomendasi itu. Melihat dari formatnya, rekomendasi ini hanya ditandatangani oleh 4 orang, terdiri dari dua kertas yang isinya sama. Satu kertas masing-masing ditandatangani oleh dua orang. Selebihnya adalah lampiran "penandatangan" yang diambilkan dari peserta diskusi.

Terlepas dari sengaja atau tidak untuk memberi kesan "dukung-mendukung", ternyata rekomendasi hasil diskusi itu SAMA SEKALI TAK MENYINGGUNG FILM DRUPADI. Dari lima point rekomendasi, isinya adalah hal-hal umum yang intinya bagaimana umat Hindu harus bersikap jika ada pelecehan terhadap simbol agama Hindu. Bahkan isi rekomendasi sejalan dengan apa yang saya sampaikan dalam diskusi itu, di mana saya tak hadir sepenuhnya, termasuk ketika menyusun hasil rekomendasi. Jadi, andaikata Panitia (WHYO) menghubungi saya usai diskusi dan menanyakan apakah saya mendukung rekomendasi itu, saya akan memberikan dukungan. Karena rekomendasi ini jelas beda dengan pernyataan WHYO sebelumnya.

Dengan demikian, media masa (cuma satu koran di Bali) yang "memelintir" masalah ini. karena memberi kesan seolah-olah rekomendasi hasil diskusi di Bali itu memang ditujukan kepada Film Drupadi atau bahkan "tetap memprotes" film Drupadi. Kenyataan tak seperti itu, rekomendasi WHYO ternyata bijak, hanya mempermasalahkan hal-hal umum, bukan membicarakan suatu kasus. Lagi pula tidak ditujukan ke luar, tetapi ke dalam umat Hindu.

Karena faktanya begini, postingan saya di bawah ini "Saya dan WHYO" akan saya cabut dalam satu dua hari ini. Karena postingan itu dibuat ketika saya "menyepi" dan berdasarkan telepon seorang wartawan yang menyatakan saya menyetujui pernyataan WHYO -- saya kira yang dimaksud pernyataan WHYO sebelumnya.

Terimakasih kepada semua pihak yang peduli masalah ini atas kesalah-pahaman yang terjadi. Selamat berkarya untuk crew Film Drupadi dan tetap meneruskan film yang mengangkat citra wanita dari khazanah susastra Hindu ini, selamat berjuang untuk adik-adik di WHYO, dan bagi insan perss sebaiknya kita mulai menghindari (minimal memperkecil) gaya pemberitaan infotainment yang bertumpu pada gossip.

Salam sejahtra

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Selengkapnya

Saya dan WHYO

Om Swastyastu. Dalam berita di harian lokal di Bali pada terbitan 7 September 2008, saya disebut-sebut ikut menandatangani pernyataan WHYO yang “memprotes” film Drupadi, saat diskusi mengenai film itu di Ashram Gandhi Denpasar pada Jumat 5 September.

Tentu saja ini salah. Saya memang hadir dalam diskusi itu dan “menandatangani” daftar hadir, lalu berbicara mengenai “seperti apa film itu” sebagai salah satu konsultan film yang non-komersial itu (film Drupadi untuk festival kebudayaan yang durasinya hanya 30 sampai 40 menit dan filmnya sama sekali belum jadi). Menjelang pukul 6.00 sore saya mendahului pulang karena sebagai seorang rohaniawan saya dapat giliran memimpin Puja Sandyakala di perguruan saya.

Logika bahwa saya menyetujui “protes” WHYO itu pada diskusi 5 September, tentu tak bernalar, karena tanggapan saya terhadap WHYO sudah saya umumkan di blog ini sebelum ada diskusi di Denpasar, dan tanggapan saya “berseberangan”.

Namun, saya tak akan berpolemik, karena WHYO adalah anak-anak saya yang memang perlu dibina, lagi pula saya tak suka kalau Hindu masuk di pemberitaan gossip kaum selebritas (tayangan infotainment). Hindu agama besar, sadarilah dan beri tempat yang besar pula. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

Selengkapnya

Kitab Suci dan Itihasa

Belakangan ini ada perbincangan yang mempersoalkan apakah Itihasa itu kitab suci Hindu ataukah tidak. Ada banyak kitab Itihasa, namun dua yang terkenal adalah Ramayana dan Mahabharata.

Kedua kisah ini sudah ada ribuan tahun yang lalu. Kita tak tahu sarana apa yang dipakai untuk mempublikasikan kedua kisah ini. Dalam perjalanan ribuan tahun itu wajar muncul berbagai versi, dan tak ada hak seseorang untuk mengklaim versi yang satu lebih otentik dari versi yang lain. Dengan alat apa membuktikan keotentikan itu? Lihat saja contohnya kitab Bhagawadgita yang merupakan bagian dari Mahabharata. Ada satu kelompok perguruan (sampradaya) menyebutkan, tafsir dari Mahaguru merekalah yang asli, sehingga disebut “Bagawadgita Menurut Aslinya”. Lalu, apa tafsir yang lainnya disebut “Bhagawadgita Menurut tidak Aslinya” atau “BG Menurut Kurang Asli”?

Tapi, itu soal lain. Perbincangan sekarang apakah Itihasa itu kitab suci Hindu atau bukan? Dari sudut mana kita berbicara? Apakah kita memperbincangkan secara “akademis dan intelektual” ataukah sekedar memakai “rasa”. Kalau menyebut suci dalam pengertian “rasa”, semua lontar di Bali itu disucikan, tetapi apakah lontar tergolong kitab suci?

Kitab suci dalam ulasan ini adalah kitab suci sebagai pegangan sebuah agama. Jadi, kalau kita berbicara terbuka, apalagi di media masa umum, apakah kitab suci agama Hindu itu? Jawabnya adalah Weda. Apakah Itihasa bukan kitab suci? Bukan! Apakah lontar bukan kitab suci? Bukan!

Kitab suci Hindu, sebagaimana kitab suci agama lainnya, adalah wahyu Tuhan. Dalam Hindu ini disebut Sruti. Weda adalah Sruti yang wahyunya diterima oleh tujuh resi agung. Weda terdiri dari empat (catur) yaitu Reg Weda, Yajur Weda, Sama Weda dan Atharwa Weda. Kemudian menyusul kitab Brahmana, Aranyaka dan Upanisad yang dikelompokkan ke dalam Weda sehingga disebut Catur Weda Samhita. Selanjutnya ada kitab-kitab Sutra, Dharmasastra, Itihasa, Purana dan kitab-kitab Darsana digolongkan sebagai Susastra Hindu. Ada buku baru dari Prof. Made Titib yang mengulas masalah ini secara menarik, judulnya “Itihasa Ramayana dan Mahabharata (Viracarita).”

Weda dan Susastra Hindu itu dikelompokkan dengan menarik oleh Vatsyayasa dalam bukunya Nyayasutrabhasya. Garis besarnya begini: Weda adalah pedoman umum dan acuan dalam ritual (yadnya). Itihasa dan Purana menguraikan “sejarah dunia” dan tentang umat manusia. Weda adalah sumber utama dari wahyu Tuhan, sumber segala dharma dan hukum Hindu.

Jadi, Itihasa dan Purana itu menguraikan aliran dan ajaran dalam Weda dengan kisah-kisah menarik sehingga mudah untuk diterima umat. Karena begitu sulitnya mempelajari Weda, apalagi di masa lalu sarana untuk itu terbatas, maka para Rsi membuat kisah-kisah Itihasa, tujuannya tiada lain untuk menyebarkan isi Weda itu sendiri. Di zaman emas Kerajaan Majapahit di mana Hindu berkembang bagus, dalam kitab Sarasamuccaya dimuat sloka yang terjemahannya begini: “Veda itu hendaknya dipelajari dengan sempurna melalui jalan Itihasa dan Purana sebab Weda akan takut pada orang-orang yang sedikit pengetahuannya.” Maksudnya adalah mulailah mengenal Itihasa dan Purana lebih dahulu, kemudian setelah pengetahuan menjadi bertambah, baru ke Weda. Sampai saat ini pun, meski kitab Weda sudah diterjemahkan dan dijual di toko buku, masih sulit mempelajarinya jika tidak didampingi seorang guru atau nabe.

Itihasa dan Purana memang ajaran suci, tetapi bukan kitab suci. Pertama, karena itu bukan wahyu Tuhan. Kedua, karena bentuk Itihasa adalah kisah, tentu ada kisah buruk dan kisah baik, yang buruk jangan dicontoh, yang baik dijadikan contoh. Ibarat seorang guru yang mengajar budi pekerti untuk anak usia Sekolah Dasar, pembelajaran lewat dongeng sangat dianjurkan. Weda sebagai wahyu Tuhan tentu tak memberi contoh yang buruk. Kitab suci semuanya mengajarkan dharma.

Bahaya Menyebut Itihasa Kitab Suci

Apa bahayanya menggolongkan Itihasa sebagai kitab suci? Ini akan memberi peluang kembali kepada pihak-pihak yang tidak suka dengan Hindu dengan menyebutkan Hindu sebagai agama bumi, agama buatan manusia. Perjalanan panjang Hindu di Nusantara penuh dengan “kerikil ejekan” seperti ini, karena kita tidak paham benar tentang penggolongan kitab suci itu, kita merancukan antara Kitab Suci Hindu dengan Susastra Hindu.

Kalau sekarang ini, misalnya, kita menyebutkan Mahabharata sebagai salah satu Itihasa, sebagai kitab suci Hindu, orang akan berkata kepada kita: “Lha, jadi Hindu itu agama buatan manusia dong, kan Mahabharata ditulis Maharsi Vyasa”. Maharsi Vyasa memang dikenal juga sebagai penghimpun sloka-sloka Weda, namun wahyu Tuhan itu sendiri bukan beliau yang menerimanya.

Apalagi kalau disebutkan tokoh-tokoh Mahabharata itu setingkat Dewa, ini salah sekali. Orang akan mengejek kita, pantas saja orang Hindu suka berjudi, wong Yudistira dan adik-adiknya penjudi semua. Mana ada kitab suci Weda mengajarkan orang berjudi? Judi dan hal-hal buruk itu dipaparkan dalam kisah untuk memudahkan umat mencerna, karena akan disusul dengan “karma phala”, apa akibat berjudi itu. Misalnya, terhina, terbuang ke hutan, memelihara dendam dan sebagainya. Dalam bahasa yang sederhana bisa disebutkan begini: “Hai, umat Hindu, jangan suka berjudi, lihatlah contohnya Pandawa yang kalah berjudi, bagaimana nasibnya….”

Kalau tokoh-tokoh Mahabharata bukan setingkat Dewa, lalu bagaimana dengan Krishna yang merupakan Awatara Wisnu? Krishna dalam Mahabharata adalah “pihak luar”. Beliau Sang Pencipta, Sutradara Agung Jagatraya. Mahabharata itu tokoh utamanya adalah keluarga Bharata, keluarga Kuru, yang satu darah, yang satu pihak adalah Pandawa dan pihak lain Kurawa. Krishna dipuja sebagai Awatara, dan dalam kisah ini pun semua tokoh Mahabharata yang memuja Krishna, selalu akhirnya dalam jalan dharma.

Demikian sekilas tentang pentingnya kita berbicara “yang benar” untuk menunjukkan kebesaran Hindu, bahwa Hindu adalah agama wahyu, bukan agama bumi, apalagi agama ciptaan manusia. Dalam zaman modern di mana Weda bisa didapat dengan mudah (bukunya sudah tercetak dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan Sansekertanya bisa diunduh di internet), maka hati-hati melontarkan pernyataan di media massa pada era global yang penuh persaingan ini. Kalau bicara di balai banjar tentu lain, pemangku dan sulinggih pun disebut orang suci, padahal bahasa yang benar adalah “orang yang disucikan oleh umatnya”. Jangan sampai maksud kita membela Hindu, malah kita memberi peluang orang untuk menjatuhkan Hindu.

Selengkapnya

Tanggapan Saya Untuk Film Drupadi

Om Swastyastu
Salam,

Saya sudah membaca press release WHYO mengenai film Drupadi dan saya ingin memberi tanggapan yang panjang terhadap press release tersebut untuk memperjelas masalahnya. Tanggapan ini boleh diabaikan atau mau didiskusikan lagi dengan saya, silakan saja, hanya perlu kesabaran jika saya tak cepat menanggapi, semata-mata karena kesibukan melayani umat.

1. Saya ucapkan terimakasih atas perhatian WHYO yang memberi masukan terhadap film Drupadi, yang diangkat dari kisah klasik Mahabharata. Sebagai seorang budayawan dan rohaniawan Hindu, saya setuju menyebut Mahabharata sebagai karya klasik karena ini adalah karya yang sudah ribuan tahun ada dan selalu menjadi bahan inspirasi bagi banyak orang. Puluhan film dan ratusan pertunjukan seni dengan berbagai tafsirnya sudah pernah ada dengan mengambil kisah klasik dari khazanah budaya Hindu ini. Bahkan pernah dibuat film Mahabharata dengan menafsirkan tokoh-tokohnya yang “menyimpang” dari karakter seperti yang dikenal di Nusantara, saya lupa judulnya tetapi seorang seniman Bali yaitu Made Tapa Sudana ikut membintanginya. Seniman Bali pun dalam pertunjukan teater (utamanya wayang kulit) berkali-kali menafsirkan kisah ini dengan bebasnya, tanpa mengubah alur pokok. Semuanya adalah sah-sah saja, seperti halnya kita tak pernah tahu – dan selalu terbuka sebagai sebuah perdebatan – yang mana versi Mahabharata yang asli. Atau adakah yang asli dan siapa yang berhak menyebutnya itu asli?

2. Dalam ajaran Hindu, Mahabharata bukan kitab suci. Kitab Suci Hindu sudah sangat jelas, yakni: Weda, wahyu Tuhan yang diterima oleh Sapta (7) Rsi. Kitab Suci Hindu bukan karangan manusia, meski manusia itu Rsi sekalipun. Weda terdiri dari 4 kitab, yakni Atharwa Weda, Sama Weda, Yajur Weda dan Reg Weda. Kitab inilah yang dijadikan rujukan baik dalam ritual maupun amalan agama. Karena ke empat Weda ini terdiri dari sloka yang sangat rumit, kemudian kitab Bhagawadgita dijadikan Pancamo Weda, artinya tergolong Weda kelima.

3. Mahabharata dalam sastra budaya Hindu tergolong Ithiasa. Ithiasa ini maksudnya adalah kisah-kisah yang bisa dijadikan sesuluh (pedoman) dalam kehidupan di masyarakat, yang baik dibuang, yang bagus ditiru. Jadi dalam Ithiasa ada kisah baik dan ada kisah buruk. Kitab Suci sebagai Wahyu Tuhan, mana ada yang buruk? Banyak kitab yang digolongkan itihasa, yang terkenal lainnya selain Mahabharata adalah Ramayana. Sekali lagi Ithiasa bukan Kitab Suci.

4. Belakangan, dengan munculnya kelompok-kelompok aliran dalam Hindu yang biasa disebut Sampradaya (system perguruan), memang ada satu sampradaya yang bernama Waisnawa dan mengklaim Mahabharata sebagai kitab suci, hanya karena di dalam Mahabharata itu ada wejangan Krisna kepada Arjuna yang dikenal sebagai Bhagawadgita. Namun pendapat ini bukan dianut oleh sampradaya yang lain, termasuk umat Hindu yang tidak bergabung dalam salah satu sampradaya (mayoritas umat Hindu di Nusantara).

5. Karena Mahabharata bukan kitab suci, maka pelaku-pelaku dalam karya klasik ini bukan dipuja sebagai Ista Dewata (Dewa atau Dewi). Dalam ritual Hindu sama sekali tak ada Dewi Drupadi sebagai Istadewata. (Contoh Dewi dalam Istadewata, antara lain, Dewi Durga, Dewi Uma, Dewi Sri, Dewi Laksmi, Dewi Saraswati – dan ini ada pujanya). Drupadi, kalau pun diberi embel-embel Dewi – meski jarang sekali orang Bali memberi embel-embel Dewi untuk Drupadi – itu semacam penghormatan kepada seorang perempuan agar berperilaku seperti Dewi. Saya kira di Nusantara ini ada ratusan wanita bernama Dewi di depannya. (Apa Dewa atau Dewi itu Tuhan? Tidak. Ah, baca buku saya: Kebangkitan Hindu Abad 21. Di situ jelas disebutkan, apa itu Tuhan, apa itu Dewa, apa itu Bethara, suatu hal yang dirancukan di kalangan masyarakat awam umat Hindu).

6. Bhima tak pernah menyembah Dewa? Memang begitulah versi Mahabharata yang mengakar dalam budaya Hindu. Tak pernah ada versi yang menyebutkan Bhima sebagai penyembah Dewa dalam pengertian phisik, meski hati Bhima selalu membela kebenaran (dharma). Dalam sebuah cerita disebutkan, karena Bhima harus menyembah Dewa pada saat-saat akhir kehidupan Pandawa, Yudistira kemudian melakukan “rekayasa”. Bhima diminta memperlihatkan kukunya yang sakti itu, karena Bhima memang suka dipuji jika menyangkut kesaktian dan kejantanan dan dia juga polos, maka diperlihatkanlah kukunya itu. Sikap ini kemudian “disimbulkan” sebagai “sudah menyembah”. Apa yang dipetik dari pelajaran ini? Orang yang berada dalam jalan dharma, tidak harus pamer menyembah ini menyembah itu, sembahyang ini sembahyang itu, dengan hati yang tulus dan bersih pun dia sesungguhnya menjalankan ajaran agama (dharma). Lalu, yang mana benar? Tentu tak ada yang tahu, karena penyusun Mahabharata itu sendiri sudah ribuah tahun tiada. (Di Indonesia ada puluhan buku tentang Mahabharata, dan Pustaka Manikgeni dalam waktu dekat ini akan menerbitkan Mahabharata yang ditafsirkan oleh Prof. Wayan Nurkancana).

Demikian tanggapan saya, kalau memang diperlukan bahan-bahan, sudah terbitk buku tentang Itihasa Mahabhatara dan Ramayana ditulis Prof. Dr. Made Titib (salah satu wakil Ketua Sabha Walaka), bukunya tebal sekali dan harganya Rp 90.000 lebih, penerbit Paramita Surabaya. Majalah Hindu Raditya pernah membuat cover story tentang: “Mahabharata dan Ramayana, Fiksi atau Sejarah?’ (Informasi lengkapnya email raditya_majalah@yahoo.com atau di webnya).

Akhirnya kepada produser yang membuat film Drupadi, saya mendukung pembuatan film itu untuk lebih memperkenalkan Mahabharata di kalangan masyarakat sehingga bisa mengambil manfaat dari kisah klasik adiluhung itu. Tentu saja penafsiran Anda, cocok atau tidaknya, akan dijawab oleh masyarakat (penonton), kalau baik akan digemari kalau buruk akan ditinggalkan.

Salam hangat
Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Ida Bhawati Putu Setia
Wakil Ketua Sabha Walaka PHDI Pusat
Pendiri Pesraman Dharmasastra Manikgeni
Email: jerosetia@yahoo.co.id

Selengkapnya

Yadnya Horisontal

Misalkan kita dalam perjalanan menuju pura yang jauh dan naik mobil pribadi. Kita membawa sesajen yang berisi ketupat, pisang, dan kue. Lalu di perempatan jalan mobil berhenti karena ada lampu merah. Seorang pengemis dengan muka pucat mengetuk kaca mobil. Ia memberi tanda dirinya haus dan lapar. Apa sikap kita?

Pernahkah kita mengambil kue atau buah di sesajen itu untuk diberikan kepada pengemis yang kelaparan? Mungkin tidak. Dan mungkin pula, terpikirpun tidak. Malah kita akan menutup kaca mobil rapat-rapat.

Maaf, ini pengamatan selintas di Bali. Mungkin masih ada orang yang ikhlas merelakan sesajennya untuk pengemis. Saya termasuk orang yang pelit memberi sesuatu kepada pengemis, kalau pengemis itu masih sehat dan kekar. Tetapi terhadap gelandangan yang betul-betul memerlukan bantuan mendesak, saya sering tersentuh. Saya pernah memberikan sesisir pisang kepada gelandangan yang menggedong anak kecil yang saya lihat sangat lapar, padahal pisang itu sudah dirangkai dalam bentuk sesajen. Sebelum sampai ke pura, saya membeli pisang di pasar sebagai pengganti. Saya merasa lebih plong bersembahyang, tidak diusik oleh wajah anak kecil yang kelaparan itu.

Dalam kisah kehidupan para sanyasin, banyak ditemukan teladan bagaimana menolong sesama manusia. Ada kisah sanyasin, kalau tak salah ingat, namanya Rahji. Suatu ketika keluarga ini mau menghaturkan sesajen di pura (mandir) di atas bukit. Di perjalanan ia menemukan gelandangan yang hampir sekarat karena haus dan lapar. Istri Rahji berkata: “Kita teruskan saja perjalanan ke bukit. Sepulang dari bersembahyang, baru kita berikan makanan sesajen ini.”

Rahji mula-mula sepakat, bukankah dalam ajaran Hindu kita wajib mempersembahkan semua makanan kepada Hyang Widhi, dan kita hanya menerima prasadam (bahasa Bali: surudan) saja? Dalam tradisi di Bali ada istrilah ngejot atau mesaiban sebelum kita makan, dan bagi umat Hindu yang lebih moderen (karena tahu ada mantramnya) berdoa sebelum makan, sehingga yang kita makan semuanya adalah prasadam.

Tapi, Rahji berubah pendapat. Ia mengambil makanan dalam sesajen itu dan memberikan kepada gelandangan. Alasannya: “Kalau kita menunggu perjalanan ke atas bukit baru memberikan makanan dalam bentuk prasadam, jangan-jangan gelandangan ini keburu meninggal dunia. Kita harus selamatkan mereka.”

Dan keluarga Rahji memberikan makanan itu kepada gelandangan yang sekarat. Gelandangan menjadi segar dan Rahji pun meneruskan ke bukit melakukan persembahyangan. Bhagawan Gita menyebutkan, dalam keadaan yang sangat sederhana, Tuhan bisa dipuja dengan hanya sekuntum bunga, setangkai daun, sebutir buah dan air sekedarnya: puspam, patram, phalam, toyam.

Saya kira semua ajaran agama menempatkan hubungan horisontal sesama manusia sebagai hal yang utama, melebihi hubungan vertikal antara manusia dengan Hyang Widhi. Kalau begitu, kenapa banyak anak-anak terlantar dari keluarga miskin di Bali diasuh oleh Panti Asuhan non-Hindu? Kemana orang-orang Bali yang Hindu, yang hidup berkecukupan?

Selengkapnya

Kebangkitan Majapahit, yang Mana?

Bulan September ini, begitu menurut rencana, salah satu stasiun televisi nasional mulai memutar film serial kolosal “Laksamana Cheng Ho”. Pemirsanya diperkirakan jutaan orang. Film seri ini diyakini memikat. Pertama karena jalan ceritanya, kedua karena pemainnya mantan menteri. Yusril Ichsa Mahendra menjadi Laksamana Cheng Ho. Syaifulah Yusuf menjadi Raja Majapahit. Ditambah lagi dengan pemain “kelas atas” seperti Nurul Arifin, Slamet Rahardjo dan lain-lainnya.

Umat Islam menonton tayangan ini dalam suasana bulan Ra­madhan (puasa) dan menyusul Hari Raya Lebaran. Saya yakin se­kali, umat Hindu pasti senang pula menonton tayangan ini. Padahal, jelas sekali missi film itu sebagai film dakwah untuk kaum Muslim.

Penonton umat Hindu, kalau mereka kritis, akan tahu bagai­mana mudahnya penyebaran Islam di tanah Majapahit yang mayo­­ritas waktu itu berpenduduk Hindu. Dalam film ini digam­barkan betapa buruknya pemerintahan Majapahit, penuh intrik dan perang antar kerajaan. Lalu datanglah Laksamana Cheng Ho dengan tentaranya yang banyak, begitu mudah “mengua­sasi” Majapahit dan menyebarkan agama Islam. Cheng Ho me­mang beragama Islam meskipun dia orang China. Sampai seka­rang Masjid Cheng Ho di Surabaya menjadi tempat yang ramai di­kun­jungi orang, begitu pula peninggalan laksamana ini di ber­bagai tempat.

Para pemuka agama Hindu dan tokoh-tokoh masyarakat se­ring sekali berkata: “kebangkitan Majapahit”. Kata-kata ini sering diucap­kan jika melihat perkembangan umat Hindu membaik di ne­geri ini. Secara tidak sadar sering sekali terdengar ucapan yang begitu menyanjung Kerajaan Majapahit, sebagai sebuah kera­jaan besar yang pernah ada di Nusantara. Kerajaan yang menjadikan Hindu sebagai agama negara.
Namun Majapahit yang mana? Pada era siapa? Mungkin pada era Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Atau mungkin sebelum itu, ketika para pujangga Hindu asyik berkarya ka­rena mereka memang dijadikan “pengabih” raja.

Setelah era itu, proses kehancuran terjadi. Para pandita Hin­du mulai terpecah. Mereka yang berada di sekitar raja hanya mem­berikan laporan ARS (asal raja senang), sementara yang di luar lingkaran kerajaan berada di gunung-gunung atau goa, tak pu­nya dana untuk memberikan akses pembelajaran kepada masya­rakat. Yang terjadi adalah pemahaman masyarakat akan filsa­fat agama berkurang, sementara beban ritual yang dihadapi mem­buat mereka semakin miskin. Pada proses selanjutnya, begitu da­tang agama baru yang menawarkan ritual lebih sederhana, rakyat pun mudah pindah agama. Apalagi rakyat sudah muak deng­­an perebutan kekuasaan yang melibatkan kerabat raja.

Yang terjadi sekarang ini pada umat Hindu di Indonesia, khu­sus­nya Bali, justru contoh Majapahit menjelang san­dhya­kala ini. Bukan Majapahit di saat keemasannya.

Lihatlah situasi di Bali. Terjadi kubu-kubu antar Sulinggih. Ka­lau kelompok Sulinggih dekat dengan pemerintah (bupati atau gu­ber­nur) maka kelompok itu saja yang didengar oleh pemerin­tah. Ritual besar di Pura Besakih, karena panitianya (Sang Yajama­na) adalah pemerintah, maka Sulinggih yang pro pemerintah sa­ja yang memberikan puja mantra. Sulinggih lain terpinggirkan, ka­re­na itu muncul istilah Sarwa Sadhaka, Sulinggih dari berbagai wangsa.

Parisada yang isinya “paruman Sulinggih” justru tidak dipa­kai. Bertahun-tahun Parisada Provinsi Bali tidak menda­patkan da­na dari Pemerintah Provinsi Bali. Padahal di daerah lain, milyar­an rupiah dana disalurkan oleh pemerintah kepada umat Hindu se­tem­pat lewat Parisada.

Jadi, di kalangan aparat pemerintah, ada rasa “suka dan tak su­ka” dengan Sulinggih tertentu. Ini membuat pembinaan kepada ma­sya­rakat Hindu menjadi lemah karena tiadanya dana. Sudah se­ring­kali ada keluhan di Bali, guru-guru Islam diangkat lebih ba­nyak dari guru Hindu. Orang Hindu diminta untuk “toleransi ting­gi” sementara itu kemiskinan kian menjadi-jadi dan perpin­dahan agama dari Hindu ke non-Hindu semakin membesar.

Lalu, Majapahit yang mana yang perlu kita jadikan sesuluh agar pas untuk menggambarkan kebangkitan Hindu, kalau me­mang orang Hindu pada bangkit? Tentu bukan masa-masa Sandhya­kalaning Majapahit. Ini justru contoh yang buruk.

Kebetulan pula mulai bulan ini (persisnya sejak 28 Agustus lalu), Bali punya gubernur baru, Made Mangku Pastika. Saya tak tahu apakah Mangku Pastika akan mengubah kebijak­sanaan­nya dalam memandang Sulinggih di Bali. Apakah Mangku Pas­tika akan tetap “menutup pintu” kepada Parisada Provinsi Bali, se­per­ti gubernur sebelumnya. Melihat latar belakang pendidikan dan pengalaman sosial Mangku Pastika, sepertinya ada perubah­an. Pertama, Mangku Pastika lama di luar Bali, tentu ia bisa melihat perma­sa­lahan Bali lebih jernih tanpa kena virus perpecahan. Kedua, sampai saat ini, secara resmi Mangku Pastika masih seba­gai anggota Sabha Walaka PHDI Pusat yang tentu harus meng­ayomi dan berpihak ke Parisada Provinsi Bali. Ketiga, tak mungkin inte­lek­tual tangguh seperti Mangku Pastika akan mengenang dan mencontoh Majapahit pada era sandhyakala. Keempat, janji Mang­ku Pastika saat kampanye adalah memberantas kemiskinan dan menumbuhkan lapangan kerja, tentu ini berarti tidak akan mem­beri kesempatan seluas-luasnya kepada pendatang untuk “men­da­patkan pekerjaan” di Bali.

Kita tak tahu, apa yang akan terjadi di Bali, apakah ada per­ubah­an atau tidak. Apakah Bali akan menjadi “majapahit kedua” di mana penduduknya akan mudah pindah agama, dan menjadikan kom­posisi penduduk Bali semakin heterogen. Atau pemeluk Hin­du masih dipertahankan sebagai mayoritas dan Bali masih menja­di pulau seribu pura?

Selengkapnya

Janji oleh Putu Setia

Berita hangat menjelang puasa adalah kenaikan harga elpiji, daging ayam, telur, lalu ada razia minuman keras oleh ormas tertentu. Namun di Bali ada yang lain, yakni ditundanya eksekusi pelaku bom Bali I, Amrozy dan teman-temannya. Berita ini mengalir terlalu jauh di radio-radio interaktif, menjadi obrolan sehari-hari, mengalahkan berita pelantikan Gubernur Bali yang baru, Made Mangku Pastika. Padahal antara Amrozy dan Mangku Pastika ada “kaitan sejarah”, yang satu pengebom yang satu penangkapnya.

Orang Bali salah menerjemahkan janji Jaksa Agung Herdaman Soepandi. Jaksa Agung sebelumnya mengumbar janji, Amrozy dan teman-temannya akan dieksekusi sebelum puasa. Ini membuat orang Bali senang, karena tragedi bom Bali akan segera “tutup buku” begitu sang pelaku (baik pengebom maupun penangkap pelaku bom) sudah menerima phala (buah atau hasil) dari karma (perbuatan)-nya. Begitulah keyakinan secara tradisi jika dikaitkan dengan hukum karma atau sering disebut karma phala, dan itulah yang ingin “ditutup” oleh orang Bali.

“Orang Bali memang bodoh menangkap janji,” kata istri saya. “Janji Jaksa Agung tak ada yang keliru dan tak ada yang diingkari,” katanya lagi. Saya kaget, kok istri saya melawan arus? Apa takut dengan jaksa? Sejak teman saya, Bersihar Lubis, masuk pengadilan gara-gara mengkritik jaksa, istri saya selalu mengingatkan: jangan bilang aparat jaksa jelek apalagi mengatakan ingkar janji. Mereka berbicara berdasarkan hukum yang berlaku, bukan hukum karma.

Jaksa Agung, kata istri saya berceramah, berjanji akan mengeksekusi Amrozy dan teman-temannya sebelum bulan puasa. “Beliau kan tidak mengatakan puasa tahun ini? Itu artinya bisa puasa tahun depan, puasa dua tahun lagi, atau sepuluh tahun lagi,” begitu istri saya menjelaskan. Sekarang, Jaksa Agung mengeluarkan janji baru, Amrozy pasti akan dieksekusi tahun 2008. “Ingat kata-kata itu, saya sudah rekam janji Jaksa Agung itu di televisi. Tak ada kata-kata lain yang mengikuti tahun 2008,” kata istri saya lagi.

Apa artinya? “Bisa saja eksekusi itu terjadi tahun 2008 Saka, 78 tahun lagi, mungkin dikaitkan dengan tempat kejadian perkara di Bali. Atau malah tahun 2008 Hijrah dikaitkan dengan kayakinan Amrozy. Tak ada kata-kata Masehi. Jaksa itu pintar bicara, lo, kan mereka itu pengacara Negara.”

Saya hanya bisa mengangguk. “Syukurlah, banyak orang pintar di negeri ini, semoga masyarakat cepat makmur,” komentar saya seadanya. Istri saya menimpali, “Kalau urusannya mensejahtrakan masyarakat, pejabat tidak harus pintar, yang penting bijaksana.” Ah, saya terkesiap.

“Puasa bisa melatih orang untuk bersikap bijaksana.” Lagi-lagi saya kaget, kok urusan beralih ke masalah puasa. “Makanya ikut puasa. Tapi, jangan berpuasa hanya untuk berpantang makan dan minum saja, itu sih gampang. Cobalah kendalikan pikiran, kendalikan lidah, kendalikan prilaku. Apalagi menjelang Pemilu, jangan obral janji.”

Jika puasa ditandai dengan memasang stiker, spanduk, baliho dan semacamnya, memang itu tergolong pintar. Pintu ruang kerja anggota DPR pun ada bertulis “puasa korupsi”, toh yang di dalamnya terima duit haram. Agus Condro menerima uang suap, lalu bertobat, itu bijaksana. Tapi rekannya menolak terima suap. Apa Agus Condro yang pintar membuat rekayasa atau teman-temannya pintar berkelit? Banyak tokoh obral janji, mengaku pintar mengelola Negara, tapi sikapnya tak bijaksana,menciptakan sekat-sekat di masyarakat. Mudah-mudahan puasa nanti bisa menyadarkan orang pintar itu agar lebih bijaksana. ***

Diambil dari Koran Tempo, 31 Agustus 2008

Selengkapnya

Caleg

Saya punya sahabat orang Aceh. Tapi ini “sahabat internet”, mungkin istilah ini tak cocok. Saya ingin menggambarkan bahwa persahabatan itu sangat kental tetapi kami tak pernah jumpa. Di masa lalu perkawanan ini disebut “sahabat pena”.

Awalnya dia minta dipanggil Dek Gam, sebutan untuk anak lelaki. Kemudian, panggilan itu berubah ketika kami berdiskusi soal Gerakan Aceh Merdeka yang akronimnya GAM. “Ganti saja panggilan saya jadi cilek karena perawakan saya kecil,” katanya. Cilek di Aceh, ya, sama dengan cilik di Jawa.

Namun, dia memanggil saya bapak, padahal saya siapkan pilihan abang, mas, atau bli. Yang terakhir ini khas Bali. Alasannya, nah, ini yang membuat bulu hidung saya berdiri saking bangganya, dia kagum dengan tulisan saya, baik di koran, di blog, maupun di beberapa buku. Ini sesungguhnya tak enak untuk disebutkan, tapi karena saat ini musim kampanye di mana kesombongan diumbar, tak apalah.

Dialog kami yang paling menarik tentu saja masalah sosial dan agama. Latar belakang budaya dan agama yang berbeda, membuat kami makin intim “bagaikan saudara kandung” (istilah saya) atau “bapak jadi orangtua kedua saya” (istilah dia). “Seharusnya orang seperti bapak yang dipinang menjadi calon legislatif oleh partai, bukan artis,” tulisnya suatu ketika, yang membuat saya kaget, kenapa urusan agama tiba-tiba dibawa ke calon legislatif.

Dia mengaku muak dengan ulah para politisi sekarang ini. Apalagi entah sadar atau tidak, istilah agama dipakai untuk urusan korupsi. Misalnya, “korupsi berjamaah”. Ketika Agus Condro menerima duit Rp 500 juta, disebutkan pembagian itu untuk “kloter” pertama. “Kata kloter tak ada dalam kamus, itu kan asalnya dari kelompok terbang, istilah untuk angkutan haji, urusan agama, kok dibawa-bawa ke uang haram?” Cilek marah betul.

“Itu sebabnya saya mohon para ulama, pendeta, apa pun sebutannya lagi, jadilah calon legislatif. Keluarlah sejenak dari pesantren, pesraman, pedukuhan, atau apa pun sebutannya, tolong urus negeri ini. Kenapa harus artis?”

“Jangan sepelekan artis. Saya kenal Miing, saya tahu Tantowi dan Helmy Yahya,” saya mencoba membela. Tapi, cilek, sahabat Aceh ini, tetap ngotot: “Ya, tapi pondasi moral mereka tetap tak kokoh, bangsa ini sudah mengalami kehancuran moral, hanya ulama sejati yang bisa membenahinya.”

Siapa itu ulama sejati? “Pemuka agama yang menebarkan kedamaian. Pemuka agama yang membawa kesejukan dan ketentraman. Pemuka agama yang bisa berdebat sambil tersenyum,” jawabnya.

Nah, di sini persoalannya. Kebanyakan dari mereka itu tidak dikenal secara nasional. Mereka umumnya tokoh lokal karena memang pengabdian mereka itu nyata di masyarakat. “Itu betul Pak, seperti halnya bapak, saya sudah tanya ke teman-teman, apa pernah dengar nama bapak?. Jawabnya, tidak. Yang sering didengar Putu Wijaya. Tapi, bukankah itu harusnya tugas partai yang mengangkat tokoh lokal ke nasional?

Saya menjawab emailnya dengan tertawa, seolah wajahnya ada di komputer. “Di situ persoalannya, meski saya bukan tokoh agama, saya tahu persis pemuka agama tak suka bergaya selebritis, apalagi berulah artis. Mereka pun bukan kader partai.”

Komunikasi kami macet beberapa saat sampai dia menulis lagi: “Pokoknya saya tetap percaya, kini giliran tokoh agama yang harus memperbaiki negeri ini, tapi bagaimana caranya, ya?” Saya belum membalasnya, karena saya juga tak tahu bagaimana caranya. Apa, ya, ada pemuka agama yang mau mengiklankan dirinya untuk kekuasaan, apalagi hanya untuk direkrut menjadi calon legislatif?

(Tulisan ini diambil dari Koran Tempo edisi Minggu 24 Agustus 2008)

Selengkapnya

Partai

Ketika menonton Muhaimin Iskandar berebutan mengambil nomor urut partai dengan Yenny Wahid, istri saya kembali kambuh kesalnya gara-gara partai yang ia dirikan tidak lolos dalam verifikasi Komisi Pemilihan Umum.

“Padahal partai itu akan menjadi partai besar. Namanya saja Partai Besar, tentu aneh kalau tetap kecil. Nama partai itu sudah ibu pikirkan matang-matang dan masyarakat pasti akan mendukungnya. Sekarang ini di mana-mana orang berteriak Tuhan Maha Besar, itu artinya harus diayomi oleh Partai Besar. Wong cilik pasti ingin menjadi besar, dan orang-orang besar tak akan mau menjadi orang kecil. Nah, partai ibu akan didukungnya,” kata istri saya nyerocos. “Belum lagi masalah-masalah kecil yang ada di negeri ini selalu dibesar-besarkan, bukankah itu pertanda partai ibu akan laku?”

Saya sudah capek menasehati kalau istri saya itu sebenarnya lagi sakit. Ya, seperti orang-orang besar yang mendirikan partai itu, sejatinya mereka itu “orang sakit”. Mereka harusnya istrirahat setelah menjadi kaya dari sebuah rezim. Mendirikan partai kentara sekali hanya untuk memuaskan nafsu berkuasa, bukan itikad luhur untuk melayani masyarakat. Uang dihambur-hamburkan untuk itu, padahal begitu banyak orang papa di sekitar kita.

“Bersyukurlah Bu, Partai Besar tidak lolos. Sudah ada 34 partai yang lolos, dan itu terlalu banyak. Rakyat sudah antipati pada partai. Mendengar partai yang dibayangkan anggota dewan, lalu mendengar sejumlah kata: korupsi, suap, main perempuan. Citra partai sudah hancur,” kata saya menenangkan.

“Partai-partai baru sulit laku,” kata saya lagi. “Masyarakat telah terpola dengan tiga partai, PDI mewakili kaum nasionalis, Golkar mewakili kekaryaan dan PPP mewakili Islam. Ini karena sejarah yang panjang. Kalau ditambah dua lagi, yaitu PKS dan Partai Demokrat, ya, semestinya sudah cukup lima partai. Partai baru seperti Hanura, Gerinda, dan lainnya, itu kan Golkar dalam bentuk lain. Partai Pelopor, PNI Marhaenis, Banteng Kemerdekaan, dan sejenisnya, itu kan dianggap sempalannya PDI. Begitu pula partai yang berbasis Islam, ada banyak karena sempal-menyempal. Kalau induknya masih ada kenapa harus bergabung ke sempalannya? Coba saja lihat nanti, partai-partai baru itu hanya dapat suara nol koma nol nol persen.”

“Tapi kan tetap dapat suara,” potong istri saya. “Waktu pemilihan Gubernur Bali ada kandidat yang mengumpulkan partai yang perolehan suaranya nol koma nol persen itu, partai kecil dapat uang lumayan karena menjadi penggenap agar jumlah suaranya 15 persen.”

“Itu memalukan. Mestinya partai dengan suara minimum langsung dibubarkan dan pengurusnya tak boleh mendirikan partai apapun lagi. Unsur malu harus jadi etika politik. Negeri ini amburadul kalau rasa malu sudah hilang,” saya memotong. Namun saya sudah tak sabar. “Ya sudah, tapi Ibu jangan menyalahkan KPU. Mungkin anak kita di Jakarta yang terlambat mendaftarkan …” saya mencoba lagi menenangkan.

Istri saya langsung menelepon anaknya. “Komang, apa betul Partai Besar yang ibu dirikan sudah didaftarkan ke KPU? Kok tidak lolos? Kan semua keluarga Ibu di Kalimantan, Sulawesi, Sumatra dan Jawa sepakat membentuk cabang?”

Terdengar suara di handphone. “Lo, lo, ibu mendirikan partai politik?”

“Ya, dong, Partai Besar itu partai politik…”

“Waduh, maaf Bu, saya mendaftarkannya ke Departemen Perdagangan, bukan ke KPU.
Saya pikir Ibu mendirikan toko kelontong, kan toko kelontong di Jakarta umumnya berisi tulisan: menjual eceran, grosir, partai besar dan partai kecil….”

(Tulisan ini diambil dari Koran Tempo)

Selengkapnya

Alternatif

Seorang mantan aktifis kampus mengeluh. Ia heran, begitu banyaknya partai politik, sampai kini, tak satu pun partai yang meminta dia untuk menjadi calon anggota legislatif. Padahal ia sudah mau dicalonkan di mana saja, apakah itu untuk kabupaten, di tingkat provinsi, apalagi di pusat. Dia bertanya: “Apa salah saya?”

Saya menjawab dengan serius, karena keluhannya memang serius. “Ada lima kesalahanmu,” kata saya.

Pertama, kamu lelaki. Coba kalau lahir perempuan, bisa mendapatkan tawaran. Partai-partai politik sedang mencari calon legislatif perempuan untuk memenuhi kouta 30 persen. Kalau kouta itu tak dipenuhi, daftar calon akan dikembalikan Komisi Pemilihan Umum. Begitulah enaknya perempuan Indonesia saat ini. Meski begitu, tetap saja sulit mencari perempuan yang mau dicadikan calon di daerah karena mereka tahu akan dikibuli. Hanya sebatas calon, hanya penggenap kuota, bukan untuk disiapkan menjadi wakil rakyat.

Kesalahan kedua, orangtuamu bukan pemilik partai. Puan Maharani, anak Megawati, langsung bisa jadi calon dengan nomor urut satu. Edi Baskoro, anak Susilo Bambang Yudhoyono, juga begitu. Pemimpin partai di daerah akhirnya mengikuti apa yang terjadi di pusat: anak, istri, mantu, besan dicalonkan. Apakah ini nepotisme tentu jawabannya sudah tersedia: mereka kader partai, hak setiap orang untuk dicalonkan jangan dihambat.

Kesalahan ketiga, kamu tidak mendeklarasikan dirimu alias tidak meminta, tapi menunggu tawaran. Ini bukan zamannya lagi. Kamu salah memahami ajaran Soeharto di masa lalu. Soeharto dan para tokoh di era itu selalu berkata tidak mengejar jabatan, tidak punya ambisi menjabat, jabatan adalah amanah dan seterusnya. Lalu ada kata penutup: “Kalau rakyat menghendaki, saya tak berani menolaknya”. Kenyataannya, suara rakyat direkayasa oleh para pembantunya, ah, ini cerita lama. Sekarang, siasat itu sudah jadi gombal. Yang laku saat ini adalah deklarasikan dirimu bahwa kamu mampu menjadi pemimpin alternatif dan sanggup mensejahtrakan masyarakat, meski pun sama gombalnya. Buat iklan di televisi, buat baliho, sebarkan pamflet, sebutkan hanya kamu yang bisa mengatasi keadaan yang terpuruk ini.

Cuma, kamu harus mencari orang yang pinter menyusun kata-kata slogan. Cari juga pemantau yang suka keluyuran ke daerah-daerah, tempat rakyat yang akan memberikan suara itu bermukim. Ini penting, karena rakyat sudah kritis, agar iklanmu tidak ditertawakan. Misalnya, iklanmu berbunyi: “Saya, Sutowo, Ketua Himpunan Peternak Bebek se Indonesia…” Apa memang kamu pernah memelihara bebek? Rakyat yang mengikuti kiprahmu, akan tertawa nyengir.

Juga, jangan membuat iklan terlalu puitis, rakyat bingung apa maunya, dan akhirnya mencari-cari kata yang akan dijadikan tertawaan. Misalnya, “kalau masyarakat mengizinkan, saya akan membawa harapan….” Kamu tahu kan, setiap iklan itu muncul, orang mengejek di depan layar kaca: “Memangnya siapa yang akan kasi izin?”

Hindari polemik soal usia. Megawati, Wiranto, Sutiyoso, Abdurahman Wahid, Amien Rais, Sultan, dan sederet tokoh lain, masih lebih muda dibandingkan ketika Ronald Reagan terpilih menjadi presiden Amerika. Lebih baik kamu sebutkan bahwa bapak dan ibu itu sudah diberi kesempatan oleh rakyat memimpin dan ternyata tidak berhasil. Kalau kamu lebih berani, sebut saja mereka gagal. Jadi memang perlu pemimpin alternatif.

“Wah, saya tak sejauh itu berpikir,” kata anak muda ini. Saya langsung memotong: “Itu kesalahanmu nomor empat: penakut. Dan nomor limanya bermodal dengkul.”

Selengkapnya

Tokoh Muda oleh Putu Setia

Sebuah karikatur di “tabloid istana” menyindir Wiranto dan Megawati sebagai kakek dan nenek. Imajinasi yang mau digiring adalah mereka itu sudah tua. Dalam bahasa anak muda, “Kalian sudah uzur, istirahat sajalah, jangan ngurus macam-macam.”

Pramono Anung, tokoh setia di samping Megawati, protes keras. Pengelola tabloid yang menyuarakan kubu Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ini, cepat minta maaf. Jadi, tidak sampai menjadi bola salju yang bisa ditendang ke mana-mana.

Zaman sudah berubah. Di masa lalu, partai besar punya koran. Andaikata era ini semua partai besar punya koran (yang pasti tidak akan laku secara bisnis), Pramono tak perlu protes. Kubu Megawati akan membalas karikatur itu dengan menggambarkan Susilo Bambang Yudhoyono juga seorang kakek, bahkan mungkin dengan dramatisasi, kakek yang ragu berjalan sehingga langkahnya tersendat, kakek yang ber-poco-poco.

Untunglah ini tak terjadi dan orang sudah melupakan karikatur kakek dan nenek itu. Namun, yang tak boleh dilupakan, sejatinya semua tokoh itu sudah berstatus kakek dan nenek. Katakanlah dengan istilah keren, “kakek bangsa” dan “nenek bangsa”. Sederet nama bisa ditambahkan di jajaran ini, misalnya, Amien Rais, Abdurrahman Wahid, Hamzah Haz, dan banyak lagi.

Kalau mereka tidak mau istirahat, rakyat yang mengistirahatkannya dengan segala hormat. Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Barat, menjadi contoh paling akhir. Kurang apa lagi pengalaman “kakek” kita yang satu ini, Agum Gumelar. Pernah menjadi Menteri dengan gonta-ganti pos, pernah memimpin organisasi sepakbola, olahraga yang paling memasyarakat. Pernah menjadi calon Wakil Presiden. Semua dicatat rakyat. Lalu, Kakek Agum didukung partai besar, partai banteng gemuk bermoncong putih. Tapi, rakyat membutuhkan orang muda yang “darahnya” segar, yang belum banyak dimasuki “virus”. Pilihan pada pasangan Ahmad Heryawan-Dede Jusuf.

Siapa Dede? Ah, hanya aktor film, bintang iklan obat sakit kepala. Siapa Agum? Wow, tentara pilihan, ketua alumni Lemhanas, mantan menteri ini dan menteri itu. Rano Karno, kini wakil bupati Tangerang, juga hanya aktor film. Rakyat memilih Dede dan Rano, pertama-tama karena ia anak muda, dan kedua karena rakyat mengharapkan muncul tokoh segar di dunia birokrasi.

Rakyat sekarang ini cerdasnya bukan main. Selain itu (maaf sekali para rakyat) juga licik. Dikatakan cerdas karena tahu, memilih bupati, gubernur dan presiden tak ada kaitan dengan memilih partai. Partai boleh mengusung siapa saja, kalau rakyat tak suka figur itu, ya, tak dicoblos. Licik? Tentu. Baju kaos calon gubernur diterima, uang kampanye diambil, bantuan diminta. Pas pencoblosan, semua barang dan uang itu dilupakan. Pada pemilihan Bupati Gianyar, Bali, tempo hari, saya terkesima dengan pilihan rakyat. Siapa menduga di kandang banteng, di tempat ribuan orang mengelukan Megawati saat kampanye, calon dari partai banteng malah kalah. Ya, karena rakyat butuh pemimpin yang segar.

Lalu, kenapa Rano dan Dede? Karena anak muda yang ada di jajaran partai (sebut misalnya Pramono Anung, Anas Urbaningrum, Soetrisno Bachir) masih dikeloni kakek dan nenek partai. Tokoh muda partai tak ada yang berani bilang “tidak” pada kakek dan neneknya. Lihat saja, simpati datang pada Muhaimin Iskandar justru saat ia berani melawan. Kalau anak-anak muda di partai tak bisa melepaskan belenggu ini, ya, apa boleh buat, dunia artis masih banyak stok, ada Tantowi Yahya, ada Garin Nugroho dan sederet lagi yang punya otak dan integritas. ***

(Tulisan ini diambil dari Koran Tempo)

Selengkapnya