Kebangkitan Majapahit, yang Mana?

Bulan September ini, begitu menurut rencana, salah satu stasiun televisi nasional mulai memutar film serial kolosal “Laksamana Cheng Ho”. Pemirsanya diperkirakan jutaan orang. Film seri ini diyakini memikat. Pertama karena jalan ceritanya, kedua karena pemainnya mantan menteri. Yusril Ichsa Mahendra menjadi Laksamana Cheng Ho. Syaifulah Yusuf menjadi Raja Majapahit. Ditambah lagi dengan pemain “kelas atas” seperti Nurul Arifin, Slamet Rahardjo dan lain-lainnya.

Umat Islam menonton tayangan ini dalam suasana bulan Ra­madhan (puasa) dan menyusul Hari Raya Lebaran. Saya yakin se­kali, umat Hindu pasti senang pula menonton tayangan ini. Padahal, jelas sekali missi film itu sebagai film dakwah untuk kaum Muslim.

Penonton umat Hindu, kalau mereka kritis, akan tahu bagai­mana mudahnya penyebaran Islam di tanah Majapahit yang mayo­­ritas waktu itu berpenduduk Hindu. Dalam film ini digam­barkan betapa buruknya pemerintahan Majapahit, penuh intrik dan perang antar kerajaan. Lalu datanglah Laksamana Cheng Ho dengan tentaranya yang banyak, begitu mudah “mengua­sasi” Majapahit dan menyebarkan agama Islam. Cheng Ho me­mang beragama Islam meskipun dia orang China. Sampai seka­rang Masjid Cheng Ho di Surabaya menjadi tempat yang ramai di­kun­jungi orang, begitu pula peninggalan laksamana ini di ber­bagai tempat.

Para pemuka agama Hindu dan tokoh-tokoh masyarakat se­ring sekali berkata: “kebangkitan Majapahit”. Kata-kata ini sering diucap­kan jika melihat perkembangan umat Hindu membaik di ne­geri ini. Secara tidak sadar sering sekali terdengar ucapan yang begitu menyanjung Kerajaan Majapahit, sebagai sebuah kera­jaan besar yang pernah ada di Nusantara. Kerajaan yang menjadikan Hindu sebagai agama negara.
Namun Majapahit yang mana? Pada era siapa? Mungkin pada era Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Atau mungkin sebelum itu, ketika para pujangga Hindu asyik berkarya ka­rena mereka memang dijadikan “pengabih” raja.

Setelah era itu, proses kehancuran terjadi. Para pandita Hin­du mulai terpecah. Mereka yang berada di sekitar raja hanya mem­berikan laporan ARS (asal raja senang), sementara yang di luar lingkaran kerajaan berada di gunung-gunung atau goa, tak pu­nya dana untuk memberikan akses pembelajaran kepada masya­rakat. Yang terjadi adalah pemahaman masyarakat akan filsa­fat agama berkurang, sementara beban ritual yang dihadapi mem­buat mereka semakin miskin. Pada proses selanjutnya, begitu da­tang agama baru yang menawarkan ritual lebih sederhana, rakyat pun mudah pindah agama. Apalagi rakyat sudah muak deng­­an perebutan kekuasaan yang melibatkan kerabat raja.

Yang terjadi sekarang ini pada umat Hindu di Indonesia, khu­sus­nya Bali, justru contoh Majapahit menjelang san­dhya­kala ini. Bukan Majapahit di saat keemasannya.

Lihatlah situasi di Bali. Terjadi kubu-kubu antar Sulinggih. Ka­lau kelompok Sulinggih dekat dengan pemerintah (bupati atau gu­ber­nur) maka kelompok itu saja yang didengar oleh pemerin­tah. Ritual besar di Pura Besakih, karena panitianya (Sang Yajama­na) adalah pemerintah, maka Sulinggih yang pro pemerintah sa­ja yang memberikan puja mantra. Sulinggih lain terpinggirkan, ka­re­na itu muncul istilah Sarwa Sadhaka, Sulinggih dari berbagai wangsa.

Parisada yang isinya “paruman Sulinggih” justru tidak dipa­kai. Bertahun-tahun Parisada Provinsi Bali tidak menda­patkan da­na dari Pemerintah Provinsi Bali. Padahal di daerah lain, milyar­an rupiah dana disalurkan oleh pemerintah kepada umat Hindu se­tem­pat lewat Parisada.

Jadi, di kalangan aparat pemerintah, ada rasa “suka dan tak su­ka” dengan Sulinggih tertentu. Ini membuat pembinaan kepada ma­sya­rakat Hindu menjadi lemah karena tiadanya dana. Sudah se­ring­kali ada keluhan di Bali, guru-guru Islam diangkat lebih ba­nyak dari guru Hindu. Orang Hindu diminta untuk “toleransi ting­gi” sementara itu kemiskinan kian menjadi-jadi dan perpin­dahan agama dari Hindu ke non-Hindu semakin membesar.

Lalu, Majapahit yang mana yang perlu kita jadikan sesuluh agar pas untuk menggambarkan kebangkitan Hindu, kalau me­mang orang Hindu pada bangkit? Tentu bukan masa-masa Sandhya­kalaning Majapahit. Ini justru contoh yang buruk.

Kebetulan pula mulai bulan ini (persisnya sejak 28 Agustus lalu), Bali punya gubernur baru, Made Mangku Pastika. Saya tak tahu apakah Mangku Pastika akan mengubah kebijak­sanaan­nya dalam memandang Sulinggih di Bali. Apakah Mangku Pas­tika akan tetap “menutup pintu” kepada Parisada Provinsi Bali, se­per­ti gubernur sebelumnya. Melihat latar belakang pendidikan dan pengalaman sosial Mangku Pastika, sepertinya ada perubah­an. Pertama, Mangku Pastika lama di luar Bali, tentu ia bisa melihat perma­sa­lahan Bali lebih jernih tanpa kena virus perpecahan. Kedua, sampai saat ini, secara resmi Mangku Pastika masih seba­gai anggota Sabha Walaka PHDI Pusat yang tentu harus meng­ayomi dan berpihak ke Parisada Provinsi Bali. Ketiga, tak mungkin inte­lek­tual tangguh seperti Mangku Pastika akan mengenang dan mencontoh Majapahit pada era sandhyakala. Keempat, janji Mang­ku Pastika saat kampanye adalah memberantas kemiskinan dan menumbuhkan lapangan kerja, tentu ini berarti tidak akan mem­beri kesempatan seluas-luasnya kepada pendatang untuk “men­da­patkan pekerjaan” di Bali.

Kita tak tahu, apa yang akan terjadi di Bali, apakah ada per­ubah­an atau tidak. Apakah Bali akan menjadi “majapahit kedua” di mana penduduknya akan mudah pindah agama, dan menjadikan kom­posisi penduduk Bali semakin heterogen. Atau pemeluk Hin­du masih dipertahankan sebagai mayoritas dan Bali masih menja­di pulau seribu pura?