KPK

Di tengah riuh gemuruh kampanye calon presiden, di antara ribuan kata diumbar para tim sukses, banyak yang mencemaskan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lebih tepatnya, bukan keberadaan Komisi –disebut begitu saja supaya singkat— itu yang dipersoalkan, tetapi ada upaya yang membuat Komisi makin busuk. “Memangnya mangga yang bisa busuk?” kata hati saya.

Namun, saya ikut cemas kalau benar ada upaya yang sistematis untuk memperlemah kerja Komisi. Berbagai cobaan dihadapi Komisi. Ibarat pepatah, makin tinggi pohon makin keras mendapat terjangan angin. Dan “terjangan angin” itu saya rasakan ketika Wakil Ketua Komisi Chandra M. Hamzah diperiksa polisi selama tujuh jam dalam kasus penyadapan telepon seluler Rhani, cewek yang jadi saksi kunci pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.

Diperiksa tujuh jam? Ini yang mencemaskan, lebih-lebih bagi mereka yang tak tahu lika-liku pemeriksaan oleh penyidik kepolisian. Banyak muncul pertanyaan di masyarakat, bagaimana tekniknya polisi memeriksa seorang “terperiksa” begitu lama? Apakah pertanyaan diajukan dengan begitu pelannya dan “terperiksa” menjawab dengan terbata-bata? Atau mungkin diselingi nonton tayangan gossip di televisi? Apalagi dalam kasus Chandra M. Hamzah ini pertanyaannya –semestinya- amat sederhana.

Dari sini muncullah kekhawatiran di masyarakat, sepertinya Chandra mau “dibidik”, jika tidak kenapa mesti berlama-lama diperiksa. Kalau Chandra sampai “kena bidik” dan kemudian menjadi “tersangka”, maka berkurang lagi pimpinan Komisi setelah Ketua Komisi (Antasari Azhar) dinyatakan nonaktif. “Di sinilah pembusukan itu,” kata seseorang, entah siapa.

Apa pentingnya dan siapa yang berkepentingan dengan “busuknya” Komisi? Oh, banyak. Para koruptor, baik yang sudah merasa akan diseret maupun yang masih gentayangan di tim sukses masing-masing calon presiden, berharap Komisi bukan saja “busuk” tetapi “lumpuh”. Ketika seorang anggota dewan yang terhormat berkoar-koar di televisi dalam kapasitas sebagai tim sukses calon presiden, seorang teman menelepon saya: “Lihat orang itu, dia kan disebut-sebut menerima cek saat memenangkan Miranda Gultom sebagai deputi gubernur Bank Indonesia, kapan ditangkap ya?”

Masih ada puluhan teman anggota dewan itu yang seharusnya sudah dipanggil Komisi – atau langsung diperiksa tujuh jam dan ditangkap – jika saja semua pihak mendorong Komisi untuk lebih semangat. Jadi, ini dugaan beberapa teman dan saya setuju, anggota Dewan banyak yang sebenarnya ingin agar Komisi lumpuh, bukan hanya busuk. Bukti lainnya, rancangan undang-undang Pengadilan Tipikor belum juga dibahas, padahal sebentar lagi anggota Dewan berganti.

Tapi, apakah kepolisian ingin juga Komisi itu “busuk”? Saya tak mau berkomentar, takut kena masalah dan nanti “diperiksa tujuh jam”. Saya hanya ingin mengatakan, memang asal-usul adanya Komisi itu adalah para penyidik – kepolisian dan kejaksaan—dianggap “kurang semangat” dalam memberantas korupsi di negeri ini, meski pun kedua penegak hukum ini punya wewenang menangkap koruptor dan sudah dijalankan. Kalau saja polisi dan jaksa bersemangat “maju tak gentar” memberantas korupsi tanpa melihat “ada bulu atau tidak”, tak akan ada Komisi, apalagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Teorinya begitu, para hakim di Pengadilan Negeri sudah cukup menghukum koruptor.

Sayangnya, ketiga calon presiden, tak jelas betul apa sikapnya. Mereka bisa bilang, pemberantasan korupsi harus dilanjutkan lebih cepat lebih baik untuk tegaknya ekonomi kerakyatan, tapi mau diapakan KPK ini?

(Koran Tempo Minggu 28 Juni 2009)

Selengkapnya

Debat

Saya menyesal tidak mengikuti debat calon presiden, Kamis malam lalu. Ada acara yang tak memungkinkan menyetel televisi. Namun, teman saya mengaku lebih menyesal lagi karena menonton debat itu sampai selesai. “Tak ada perdebatannya, saya hampir mengantuk,” katanya.

“Anda jangan seperti pengamat politik. Begini salah, begitu salah. Kalau calon presiden saling melempar argumentasi, dikatakan saling serang dan saling sindir. Kalau rukun, dibilang adem ayem. Anda mau apa sih?”

Ucapan saya itu mengagetkan teman saya. “Tapi ini betul-betul bukan debat, ini hanya giliran pidato, bahkan saling dukung. Ganti dong acaranya menjadi ‘kampanye bareng’ atau apalah,” katanya.

Saya jelaskan, kultur Indonesia memang begitu, lebih-lebih para elitnya. Beraninya cuma di belakang, bukan berhadap-hadapan. Kalau Mega ada di Bekasi, ia berani menyerang SBY karena yang diserang tidak ada. Kalau Jusuf Kalla di Aceh, ia berani menyerang SBY yang ada di Malang. Sebaliknya, SBY pun ringan menyindir Mega atau JK, ketika berada di Malang. Jika ketiganya bertemu, semuanya akan rikuh. SBY kan pernah jadi bawahan Mega, JK masih menjadi wakilnya SBY. Kualat bertengkar dengan mantan bos. Adapun Mega, kalau sudah dipuji oleh keduanya, ya, tak bisa marah lagi, apalagi beliau seorang Ibu, simbol keramahan. Justru kalau terjadi perdebatan, ini melanggar petuah orangtua; “nak, jangan bertengkar di tempat ramai.” Ini budaya Nusantara, khususnya Jawa.

“Debat Barrack Obama dengan John Mc Cain kok bisa menarik? Padahal saya cuma baca teks terjemahannya,” kata teman saya.

“Itu karena tradisinya beda,” kata saya. Di Amerika Serikat, budaya debat adalah budaya keilmuan, pakai otak. Yang mendengar juga menggunakan otak. Selesai berdebat mereka salaman, penontonnya juga bisa pulang bareng. Di sini, perdebatan berarti ada ketidak-sepahaman dan itu bisa melahirkan dendam, bisa tak bicara dalam waktu lama, apalagi salaman. Perdebatan nyaris berarti pertengkaran. Penontonnya juga begitu, bisa saling menggebuk mobil saat pulang. Peserta kuis siaran langsung di televisi saja bisa berantem usai acara karena tak senang disindir.

Pengamat kita itu aneh kalau ingin menonton debat yang bermutu, ini belum zamannya. Misalnya, ada calon presiden yang mengumbar isu ekonomi kerakyatan. Lalu, calon presiden yang lain menanyakan, apakah mereka pernah membeli baju di Pasar Ciputat yang berlumpur kalau hujan itu? Jangankan beli baju, kacamata saja membelinya di mal. Kalau sakit bukannya ke Puskesmas, malah ke Singapura. Tim suksesnya juga begitu. Neolib diserang habis-habisan, tapi membeli dasi di Mal Ambasador, bukan di Pasar Cipete. Semua calon itu bermasalah soal “kerakyatan”, semuanya tak tahu isi hati “wong cilik”.

“Anda kenal Siti Musdah Mulia?” Teman saya bengong. Dia itu dosen, doktor, juga ibu rumah tangga. Suatu kali saat acara Indonesian Conference on Religion and Peace – beliau ketuanya– dia bilang ke saya: tak pernah berbelanja kebutuhan sehari-hari di pasar swalayan. Padahal dia tak pernah ngomong ekonomi kerakyatan. Beda dengan tetangga saya yang memasang spanduk “Jangan Pilih Capres Neolib”, tapi membeli buku tulis untuk anaknya di Carrefour. Katanya, anaknya jijik dikerubungi lalat pasar.

Kasihan juga melihat teman saya melongo dengan “propaganda” saya. Saya hibur: “Sudahlah, bagus Anda menonton debat sampai selesai dan tak mematikan tv.” Dia menjawab kalem: “Kalau tv saya matikan, saya bisa ketiduran. Debat Kamis malam itu kan menunggu Piala Konfederasi, saya gila bola.”

(Koran Tempo Minggu 21 Juni 2009)

Selengkapnya

Prita

Di ruangan komputer sebuah sekolah menengah pertama, Ibu Guru menanyakan kepada anak didiknya: "Siapa di antara kalian yang senang mengirim e-mail menceritakan orang lain? Ayo, ngaku!"

Murid usia belasan tahun ini saling toleh sebelum sembilan orang mengacungkan tangan. Bu Guru menunjuk: "Ayo Putri, beri contoh e-mail-mu dan siapa yang kau kirimi e-mail itu." Putri tenang saja. "Bunyinya begini, Bu Guru: hai teman-teman, hati-hati dengan Baskoro, dia jahat, suka mencuri permenku. E-mail saya kirim ke sahabat kelompok dua, tujuh penerima."

Bu Guru lalu mengacungkan koran yang sejak tadi dipegangnya. "Anak-anak, menulis e-mail seperti itu sekarang berbahaya. Kalau Baskoro atau keluarganya mengadukan Putri ke polisi, Putri bisa dipenjara enam tahun dan membayar denda satu miliar. Undang-undangnya begitu, Putri mencemarkan nama baik orang lewat Internet, di koran ini ada beritanya," ujar Bu Guru. Anak didik yang sebelumnya ceria itu serentak melongo, Putri bahkan pucat mukanya.

Kisah di atas setengah fiksi. Yang fiksi dialog-dialognya, karena Luh Putri Devi, keponakan saya dari garis ibu, tak menceritakan dengan detail suasana itu. Setengahnya lagi benar, Ibu Guru di lab komputer sekolah favorit itu meminta anak didiknya berhati-hati menulis e-mail, sambil mengulas kasus Prita Mulyasari di Tangerang. Putri jadi trauma. "Sekarang takut banget deh, Paman, nggak mau lagi main Internet," katanya.

Prita, konon, juga trauma. Tak disangka, curahan hati kepada sepuluh temannya, perihal pengalaman ia dirawat di RS Omni Tangerang, akan berbuntut penjara. Bagaimana e-mail kepada sepuluh "teman pribadi" itu menyebar sampai dibaca pihak rumah sakit tentulah tak sulit dilacak. Bisa dengan teknik sederhana, misalnya, salah satu dari sepuluh orang ini meneruskan ke "teman lain", lalu tersebar ke mana-mana. Atau e-mail itu "bocor", sesuatu yang mudah terjadi di dunia maya Internet.
Prita tak membayangkan masuk penjara hanya karena menulis e-mail. Saya pun tak membayangkan juga karena, berdasarkan pengamatan saya di dunia Internet, "pencemaran nama" yang mirip itu setiap saat ada. Mailing list yang paling beradab, misalnya yang berlabel agama dengan menggunakan moderator sebagai penyaring, pun tak pernah lepas dari gosip yang menjurus pencemaran nama baik. Apalagi mailing list tanpa moderator, bahkan apalagi e-mail antarpribadi.

RS Omni sudah menggugat. Tapi lihatlah hasilnya. Tatkala Prita dipenjara, ada ratusan--jangan-jangan ribuan--posting yang mengecam rumah sakit itu dengan bahasa yang "jauh lebih mencemarkan". Bahkan muncul pemboikotan di cabang lain rumah sakit itu. Dukungan kepada Prita di Facebook mencapai ratusan ribu, setiap detik bertambah. Entah di blog dan mailing list--yang tak mungkin semua saya buka. Dunia maya, saat ini, menjadi kekuatan alternatif dalam membentuk opini publik. Kekuatan yang dahsyat.

Apa bisa kekuatan dahsyat itu diberangus oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008, terutama oleh Pasal 27 ayat 3 (delik pencemaran nama baik) dan Pasal 45 (denda Rp 1 miliar)? Berapa anggaran negara harus disediakan untuk membangun penjara yang menampung "pencemar nama baik" seperti Prita itu? Teramat konyol jika negeri ini sampai mendirikan Pengadilan Tindak Pidana Khusus Pencemaran Nama Baik di Internet.
Lagi pula, mana batas pencemaran nama itu? Apakah "Say No to Megawati" atau "Boediono Mbahnya Neolib"--yang gentayangan di Internet--termasuk pencemaran nama baik? Perlu dirumuskan apa kriteria pencemaran itu agar jelas apakah Prita dan Putri perlu dibui atau tidak.

(Koran Tempo Minggu 14 Juni 2009)

Selengkapnya

Satu Putaran

Pemilihan presiden saat ini ada kemajuan yang berarti. Calon hanya ada tiga pasang, berkurang dibanding pada lima tahun lalu, dengan lima pasang calon. Namun, berapa pun calonnya, kalau lebih dari dua pasang, sangat besar kemungkinan terjadi dua putaran pemilihan presiden. Apalagi ketiganya punya kekuatan yang berimbang.

Melihat betapa sibuknya ketiga pasang calon ini memanfaatkan semua celah untuk kampanye, tak akan ada yang menang mutlak-mutlakan. Menang mutlak itu hanya ada di era Soeharto. Ini pun sejatinya bukan menang, karena Soeharto takut ada pemilihan presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang memilih presiden, dipaksakan memunculkan calon tunggal. Kalau sudah calon tunggal, siapa yang menang atau kalah?


Sekarang, ketika rekayasa menggiring suara rakyat tidak memberi jaminan--meski sudah diberi janji, termasuk uang sekalipun--muncul gerakan yang menginginkan pemilihan presiden berlangsung satu putaran. Dasar pemikirannya bagus, bisa menghemat beberapa triliun rupiah di tengah krisis ekonomi. Cuma, Gerakan Nasional "Setuju Satu Putaran Saja" itu ketua umumnya Denny J.A. (tak usah ditanya siapa yang memilihnya jadi ketua umum) dan menggiring pemilih untuk mencontreng SBY-Boediono. Artinya, gerakan ini merupakan bagian dari kampanye SBY-Boediono.

Tentu saja tim sukses dua pasangan yang lain jadi berang. Padahal, jika menerapkan kampanye yang damai dan bersahabat, konsep satu putaran itu bisa digulirkan oleh semua pasangan dengan jargon masing-masing. Tim sukses Mega-Prabowo, misalnya, akan menyambut ide itu dengan jargon "Oke, Satu Putaran, Pilih Mega-Prabowo". Kemudian tim sukses JK-Wiranto juga setuju satu putaran dengan menawarkan jargon "Pilih JK-Wiranto, Satu Putaran Lebih Cepat Lebih Baik".

Kampanye akan lebih menghibur. Yang jelas lebih mudah dicerna masyarakat dibanding saling sindir dengan istilah-istilah yang tak membumi. Seperti pada acara deklarasi "Pemilu Damai" yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum. Penonton televisi terhibur oleh orasi Butet Kertaradjasa, yang mengkritik banyak hal, termasuk lembaga survei yang bisa dipesan. Banyak yang tertawa, termasuk menertawakan Butet, yang begitu profesional menerima pesanan dan "membela yang bayar", sampai-sampai orasinya--ini bukan monolog karena tak ada unsur seninya--lebih panjang ketimbang orasi calon wakil presiden. Butet saat itu dibayar Mega-Prabowo.

Dalam kasus ini, dua tim sukses yang lain kecolongan dengan tampilnya Butet. Yang terjadi barangkali adalah "kelemahan intelijen". Kalau terendus Butet akan berorasi di pihak Mega-Prabowo, tim sukses SBY-Boediono tentu bisa membayar Mandra, misalnya. Lalu JK-Wiranto membayar Jarwo Kuat atau Kelik Pelipur Lara, yang sudah biasa memerankan Jusuf Kalla di "negeri mimpi". Jika bagi pelucu itu disiapkan bahan untuk "menyerang lawan", tidak ada yang tak bisa.

Rupanya kampanye sekarang ini perlu lebih banyak memakai akal-akalan atau mencuri momen karena Komisi Pemilihan Umum begitu mudah dikibuli, termasuk pada acara yang dibuatnya sendiri, meskipun ditutup dengan permintaan maaf.

Cuma, semakin banyak akal-akalan--survei dan polling, gerakan terselubung satu putaran, orasi berbalut seni monolog, perjalanan dinas tapi kampanye, dan banyak lagi--semakin terbuka akal masyarakat bahwa semua calon itu sesungguhnya memamerkan kekurangan akalnya dalam merebut suara rakyat. Kesalahan para calon dan tim suksesnya hanya satu: mengira rakyat itu bodoh, sehingga dipakailah cara kampanye yang bodoh.

(Dari Koran Tempo 14 Juni 2009)

Selengkapnya

Tentara Kita

Kalau tiba-tiba mendengar ada suara bergemuruh, cobalah segera menatap langit. Siapa tahu ada pesawat terbang yang oleng, lalu menabrak rumah Anda. Peringatan ini ditujukan kepada semua penduduk negeri tanpa kecuali, karena kecelakaan pesawat bisa terjadi di mana saja. Namun, warga yang diam di dekat pangkalan militer, tentu lebih waspada.

Terbakarnya pesawat Hercules di Magetan, pekan lalu, sungguh tragedi yang mengenaskan. Ini kecelakaan pesawat yang ke sekian dengan korban yang banyak. Korbannya tentara kita – lebih akrab disebut begitu dibandingkan Tentara Nasional Indonesia. Juga banyak warga sipil, keluarga tentara dan pemilik rumah yang dilabrak.


Dianalisa dari berbagai sudut, diinvestigasi dari berbagai faktor, tetap muncul sangkaan kuat penyebab jatuhnya pesawat karena usianya yang uzur, perawatannya yang minim, dan mungkin saja suku cadangnya “asli tapi palsu”. Kabut boleh dijadikan kambing hitam, tetapi banyak pesawat tentara kita yang memang sudah tua.

Apa pun hasil investigasinya, saya ikut berbela sungkawa kepada para korban. Hanya, saya menyesalkan ada wakil rakyat yang mendadak menjadi pahlawan, muncul di televisi yang meminta semua pejabat terkait mundur. Dari Kepala Staf TNI AU, Panglima TNI, Menteri Pertahanan dan yang tidak disebutkan, Presiden. Kata wakil rakyat itu, pejabat ini sudah tak punya rasa malu dengan berbagai kecelakaan pesawat yang menewaskan perwira-perwira terbaik tentara kita.

Kalau salah yang dicari, yang benar tidak akan didapat. Siapa yang mengkritisi anggaran pertahanan di DPR? Siapa yang dulu -- dan berulang kali dikatakan – bahwa anggaran pertahanan tak perlu mendapat prioritas? Sudah lama tentara kita tidak mendapatkan prioritas dari sisi anggaran. Di zaman global yang menghormati hak asasi manusia ini, kata sejumlah politisi, tak ada negara menyerang negara. Artinya, faktor ancaman dari luar nol koma kosong. Jadi, lebih baik membangun bendungan, pembangkit tenaga listrik, jalan tol, pabrik pupuk, dibandingkan membeli senjata termasuk pesawat militer. Di masa damai dan tenang ini, begitu diucapkan, membangun puskesmas dan memperbaiki nasib petani jauh lebih penting dari memikirkan tentara.

Akhirnya, Nusantara ribuan pulau ini punya anggaran pertahanan jauh di bawah Singapura, negeri satu pulau. Tentara kita mulai “tak dianggap”, baik oleh orang luar, juga oleh orang dalam. Dulu, perayaan Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober senantiasa ditunggu masyarakat karena akan ada akrobatik udara atau aksi memukau di lautan. Masyarakat bangga, anak-anak kecil pun memakai “baju tentara”. Kini, tak ada lagi. Perayaan 5 Oktober diisi perwira cakep dan cantik melakukan gerakan seragam dengan langkah tegap: satu, dua, satu, dua. Memang ada unjuk ketrampilan, tetapi itu sebatas tentara yang menebas balok es dengan tangan kosong. Kurang membanggakan. Bukan saja balok es lebih murah ketimbang pesawat tempur, ketrampilan itu jamak ada di dunia persilatan, bahkan di pesantren. Lihat di Pasar Senen Jakarta, atau di sepanjang Malioboro Yogyakarta, busana anak-anak dengan atribut militer sudah jauh berkurang dibandingkan dulu.

Saat ini, ketiga pasang calon presiden, semuanya ada unsur tentara. Ada dua mantan jenderal kesohor menjadi calon wakil presiden, ada satu mantan jenderal yang lebih kesohor lagi menjadi calon presiden.. Siapa pun yang terpilih, semestinya bisa berjuang kembali membangun tentara kita. Petani memang perlu disejahtrakan, tetapi tentara juga, karena petani dan tentara adalah juga manusia.

(Dari Koran Tempo Minggu 17 Mei 2009)

Selengkapnya

Rani

Saya tidak sedang menulis Rani, atau nama lengkap di kartu tanda penduduknya, Rhani Juliani. Mantan caddy golf yang menjadi wanita terpopuler saat ini karena kasus pembunuhan Nasrudin itu, tidak saya kenal. Bagaimana saya menulis orang-orang yang tidak saya kenal?

Tapi saya mengenal beberapa orang yang dipanggil akrab Rani. Dari penulis fiksi, penyanyi, aktifis pers kampus, tentu dengan nama lengkap yang berbeda. Salah satunya adalah Sutirani, gadis asal Temanggung, bekas tetangga saya sewaktu saya tinggal di Sidoarum, Godean, Yogyakarta.


Rani Temanggung ini begitu tamat SMA tidak melanjutkan sekolah karena tak ada biaya, barangkali mirip Rani Tangerang di awal-awalnya. Ia ikut Bu De-nya ke Yogya, kursus memijat beberapa hari, lalu menjadi gadis pemijat di sebuah “panti pijat tradisional”. Tak sampai sebulan ia bertahan, banyak hal yang ia keluhkan pada saya. Belakangan saya dengar dia menjadi pramuria – sebutan keren pelayan – di toko Sami Jaya, kawasan Malioboro. Entah sekarang.

Kenapa saya sering ingat Rani? Ia pernah berkeluh, seorang pria setengah tua, suatu hari menjadi “pasiennya”. Setelah waktu habis, Rani mengingatkan pijatan sudah selesai. Pria itu setengah marah membentak: “Mana tradisionalnya?” Rani mulanya kaget, apa yang dimaksudkan “tradisional” itu. Syukur, pria itu hanya marah, lalu keluar.

Belakangan banyak pria yang terus menggoda: “Dik, jangan lupa tradisionalnya, ya?” Atau kalimat ini: “Kalau pakai tradisional, tambah berapa?” Lama-lama Rani tahu, apa yang dimaksudkan: berbuat mesum. Ia punya jurus menolak, dan teknik penolakan itu yang membuat saya kagum, sekaligus sering ingat dia. Ia hanya mengatakan begini: “Bapak kan sudah berumur, mungkin bapak punya anak gadis seusia saya, kalau anak gadis bapak dibegitukan, apa bapak tega?” Teknik ini mempan, tapi Rani memutuskan tak lagi bekerja di panti pijat berembel tradisional itu.

Jurus ini sering saya kutip kalau saya lagi berceloteh soal moral di berbagai kesempatan. Malah saya kembangkan. Misalnya, bagaimana menghindari perselingkuhan? Saya katakan: “Ketika Anda sedang berniat untuk berselingkuh dengan wanita idaman lain, cobalah merenung satu menit, bagaimana kalau istri Anda juga melakukan hal yang sama dengan pria idaman lainnya. Apakah Anda senang?”

Jika jurus itu tak mempan, coba lagi merenung satu menit, dan sebut nama Tuhan. Tak satu pun agama membenarkan perselingkuhan dan perzinahan. Surga ada di telapak kaki ibu, dan ibu itu adalah wanita, janganlah wanita dilecehkan. Ada kitab suci yang jelas menyebutkan: “di mana wanita dihina dan diperlakukan tak semestinya, di sana kekacauan akan muncul”.

Jika nama Tuhan sudah disebut dan Anda tetap berselingkuh, itu artinya setan lebih banyak disekeliling Anda. Ini pun termasuk “skenario “ Tuhan, mereka yang lemah akan dijadikan alat untuk memberi kesempatan bagi orang lain bekerja dengan baik. Kalau penjahat tidak ada, polisi tak ada kerjaan. Kalau koruptor tak ada, Komisi Pemberantasan Korupsi tak dibentuk. Sekarang Anda memilih, yang baik atau yang buruk?

Saya tak menyindir bahwa kasus Rani-Nasrudin-Antasari diawali dengan pelecehan seorang wanita, karena “sinetron” ini masih berlanjut. Saya juga tak mau mengulangi petuah yang sudah klise agar pemimpin berhati-hati terhadap 3 TA: tahta, harta dan wanita. Saya hanya ingin mengatakan: wahai kaum pria, hormatilah wanita.

Sesekali menulis tentang moral, bolehlah. Suasananya masih merayakan Waisak, hari penuh kedamaian. Selamat bagi yang merayakannya.

(Koran Tempo 10 Mei 2009)

Selengkapnya

Pemimpin

Ada kebiasaan baru yang tanpa saya tahu sejak kapan mulai. Yakni, setiap malam sebelum tidur, saya menganalisa informasi yang saya terima hari itu. Caranya sangat sederhana dengan mengajukan pertanyaan dalam hati: percaya akan kebenarannya atau tidak. Tentu ada alasannya, namun lebih banyak alasan itu berdasarkan wawasan saya yang dangkal. Maklumlah, saya bukan pengamat, juga bukan peramal.

Supaya lebih jelas, saya beri contoh. Saya tak percaya kalau Ibu Megawati akan mundur dari pencalonan presiden untuk memberi kesempatan pada kader-kader yang lebih muda. Ada kabar yang disampaikan oleh teman-teman (bukan kabar burung karena teman saya itu manusia), kalau Ibu Mega “mengalah” sehingga koalisi besar akan memunculkan calon presiden baru. Saya percaya Ibu Mega tetap akan bertarung, meski pun survey menyebutnya kalah.
Contoh lain, saya tak percaya kalau Soetrisno Bachir (SB) akan berani mengkhianati Amien Rais, seniornya. Pengkhianatan itu, misalnya, dengan menerima bujukan Prabowo untuk mendampinginya sebagai calon wakil presiden, padahal Mas Amien sudah jelas, gabung ke SBY. Analisa saya, ketika SB sedang merintis usahanya di Pekalongan dan saya masih jadi “gelandangan” di Jawa Tengah, saya mengenal SB orang yang santun. Apalagi Ibundanya menasehati, jangan berseberangan dengan Mas Amien. Apakah kesantunan ini kalah oleh ego kekuasaan?
Contoh lain lagi, saya tak bisa percaya kalau SBY akan mengandeng kader PKS sebagai wakilnya. SBY akan kehilangan pemilih nasionalis, pluralis, yang menjunjung kebhinekaan, karena kesan yang ditampilkan PKS adalah menegakkan syariat Islam. Analisa saya, SBY bisa terjungkal kalau salah pilih wakil.
Tentu saya minta maaf jika alasan dan analisa saya memang dangkal. Terbukti sering salah. Misalnya, suatu malam saya pernah tidak percaya kalau Wiranto mau menjadi calon wakil presiden mendampingi Jusuf Kalla. Jendral kok jadi wakil seorang pengusaha. Nah, ternyata sang jendral dengan tegas telah mendeklarasikan diri sebagai calon wakil presiden. Meski saya salah, saya sungguh bersyukur dan merasa “bersemangat” untuk ikut Pemilihan Presiden (ketika Pemilu Legislatif saya “kurang semangat”). Kenapa? Karena tiba-tiba saya ingat, pada 1994, ketika Wiranto menjabat Kastaf Kodam Jaya, beliau memanggil saya pukul enam pagi untuk mendiskusikan “bagaimana mempertahankan NKRI”. Saat itu saya “terlanjur” menjabat Ketua Umum Forum Cendekiawan Hindu dan kebetulan situasi politik ketika itu lagi hangat dengan “sekat-sekat primordial”.
Sebagai orang yang suka keluyuran di Nusantara (kalau keluar negeri tak punya ongkos dan takut kena flu babi), keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) menjadi dambaan saya. Dalam bahasa politisi “ini harga mati”, dalam bahasa almarhum Gombloh “merah darahku, putih hatiku”. Artinya, koalisi apapun yang dilahirkan partai politik, koalisi besar atau kecil, bangsa yang bhineka tunggal ika harus tetap utuh, atau mengutip lagu Coklat: “merah putih teruslah berkibar… “
Saya percaya tentang keutuhan Indonesia yang bhineka itu. Namun, tetap tergantung figur yang memimpin negeri ini. Masalahnya tidak banyak stock pemimpin yang, kalau dadanya dibelah, ada merah putih di sana. Apalagi ditambah bermoral dalam arti luas. Contoh kabar terakhir, Ketua KPK Antasari Azhar menjadi tersangka pembunuhan, hanya karena cewek. Saya sudah membulatkan hati untuk tidak mempercayai kabar ini, supaya ada pemimpin yang masih saya hormati. Tapi kan saya sering salah. Sangat memprihatinkan.

Koraan Tempo 3 Mei 2009)

Selengkapnya

Jusuf Kalla

Keputusan Jusuf Kalla (JK) pisah dengan Soesilo Bambang Yudhoyono membuat girang Romo Sugeng – begitulah lelaki ini saya panggil dengan akrab. Romo yang usianya sudah kepala tujuh tetapi masih berani makan tongseng kambing ini, bukan partisan partai. Ia petani, tapi lahan pertaniannya disewakan untuk perkebunan teh. Ia kerap saya temui di warung tongseng Bang Jarot yang terkenal di Desa Kemuning itu, desa terdekat sebelum menanjak menuju Candi Ceto di Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

“Seandainya JK masih berkoalisi dengan SBY, pertandingan tidak seru, karena yang menang sudah jelas. Ibarat Barcelona melawan Perseketos (persatuan sepakbola Kemoning – Ceto dan sekitarnya). Kan sempat muncul istilah boikot pemilihan presiden, tak mengajukan calon, bahkan ada usul supaya dikaji dasar hukum untuk jaga-jaga kalau ternyata calon presidennya tunggal, seperti di zaman Harto,” ujar penggemar bola dan penggila Lionel Messi ini



“Jadi, Romo akan memilih JK ketimbang SBY?” tanya saya asal-asalan.

“Lo, belum ke sana. Sampeyan nggak ngerti politik, sih. Posisi JK itu sekarang, baru pada mencairkan kembali semangat untuk bertanding yang tadinya sempat loyo. Dengan cerainya JK pada SBY, partai lain menaruh harapan untuk disambangi JK. Sebaliknya, JK pun bersemangat untuk mendatangi. Kalau JK berhasil membangun kekuatan, kan yang memilih jadi bersemangat karena hasilnya tidak pasti. Seni dalam memilih itu adalah jika kita tak bisa memastikan hasil akhirnya. Ketidak-pastian ini, seperti dialami para petaruh, memunculkan kegairahan.”

“Apa JK punya kekuatan, Romo?” tanya saya, masih asal-asalan.

“Dia kan pengusaha, jadi awalnya non-birokrat, lalu non-militer, kemudian non-Jawa. Non-non ini akan membuat pemilih untuk main coba-coba…”

“Romo, ini saya tak setuju, memilih pemimpin kok coba-coba, taruhannya bangsa Romo,” kata saya memotong.

“Lagi-lagi sampeyan tak tahu politik para pemilih,” kata Romo agak keras. “Sampeyan kemarin bilang, di Bali ada pelawak yang hanya cengangas-cengenges di panggung bisa meraih kursi di Senayan, mengalahkan para politikus karatan. Itu artinya, pemilih bosan dikibuli para politikus selama ini. Nah, apa bedanya dengan bangsa? Puluhan tahun dipimpin militer, berpuluh tahun dipimpin orang Jawa, berbilang tahun dipimpin birokrat tulen, hasilnya begini-begini saja. Coba pilih yang lain, jangan-jangan lebih bagus. Pergilah sampeyan ke Sulawesi, Kalimantan, Papua, Flores, pemikiran seperti ini berkembang.”

Saya diam, bukannya setuju, tetapi rikuh mendebat. Romo melanjutkan: “Kekuatan JK lainnya, ia dipojokkan dengan basa-basi khas Jawa, lalu mencuat harga dirinya. Ia sebenarnya ditolak mendampingi SBY kembali, tetapi pihak SBY berdalih: mbok sodorkan nama lebih dari satu. Ia tak diharap menghadiri rapat kabinet, tetapi dalihnya: kalau sibuk nggak usah ikut rapat. Kenapa tak berjelas-jelas saja? Dalam kasus ini, ada istilah ‘politik Inul’ yang pernah pula dinikmati SBY pada pemerintahan Mega. Pada saat seseorang dilecehkan --seperti Inul dilecehkan Rhoma Irama-- pada saat itulah simpati berhamburan datang.”

Saya merasa lebih baik diam, sehingga Romo nyerocos lagi: “Kelemahan JK, jika ia tak berhasil memimpin koalisi, lalu tetap hanya jadi orang nomor dua, maka tamatlah dia. Siapa pun orang pertamanya, kemungkinan koalisi itu menang melawan SBY sangat tipis.”

Saya ternganga, lalu permisi. Di lereng Gunung Lawu yang beraroma magis ini, sulit membedakan antara pengamat, peramal, paranormal, atau orang lagi stress.

(Diambil dari Koran Tempo 26 April 2009)

Selengkapnya

Terburuk

Politisi yang kalah pada Pemilu 9 April, plus para tokoh yang nafsu besar berkuasa tapi tidak punya partai, berkumpul di rumah Ibu Megawati. Salah satu kesepakatannya, Pemilu 9 April lalu adalah Pemilu terburuk sepanjang era reformasi. Kesimpulan itu diiyakan juga oleh mantan wakil Presiden Hamzah Haz.

Saya sepakat soal ini. Tak ada yang perlu dibantah.


Pemilu yang lalu membuat capek banyak orang. Calon legislator capek bukan main, bahkan ada yang nekad ingin istirahat selamanya, misalnya, gantung diri. Petugas Pemilu, dari panitia pemungutan suara sampai anggota komisi pemilihan umum, pasti capek juga. Pimpinan partai lebih capek lagi, mondar-mandir menawarkan koalisi.

Saya, yang mujur tidak menjadi calon legislator, juga capek. Mata capek melihat tabulasi suara di televisi yang tak beranjak naik. Kuping capek mendengar politisi yang saling tuduh lewat radio. Jadi, saya sepakat soal capek itu.

Pemilu direkayasa untuk kemenangan partai tertentu. Daftar pemilih tetap yang amburadul disengaja untuk menggelembungkan Partai Demokrat. Karena itu Pemilu harus digugat, tidak sah, dan perlu diulang. Ini pendapat sejumlah tokoh, bahkan tokoh yang pernah saya kagumi karena sempat menyebut diri calon presiden alternatif.

Saya, dengan mengurangi rasa hormat, tidak sepakat. Saya langsung mencoret sejumlah tokoh idola dalam memori otak saya.

Menjelang Pemilu, saya banyak di Bali dan di eks Karesidenan Surakarta, kadang di Solo kadang di Karanganyar. Orang-orang yang tak terdaftar di daftar pemilih tetap atau yang tak menerima surat panggilan mencontreng, kesal benar dengan “pemerintah”. “Pemerintah” disebut memihak partai besar, yaitu Partai Banteng Gemuk dan Partai Beringin. Lo, kenapa partai itu jadi tersangka? Maklum, yang jadi Bupati adalah kader PDI P dan Golkar. Bahkan di Bali, gubernurnya ikut kampanye PDI P. Bukankah dari “pemerintah” itu sumber daftar pemilih tetap yang amburadul? Maka, kader partai biru meradang, sedang kader partai merah dan partai kuning, tenang-tenang saja.

Eh, setelah Pemilu, terjadi keajaiban. Yang memprotes daftar pemilih tetap justru sebaliknya. Artinya, protes dan tidak memprotes, hujat dan tidak menghujat, tergantung siapa yang kalah dan siapa yang menang. Partai menang sudah nasibnya jadi tersangka dan partai kalah tak perlu malu untuk jadi penuntut.

Pemilu yang buruk, memang disepakati. Tetapi, buruk rupa Pemilu jangan cermin bangsa dibelah. Sistemlah yang membuat Pemilu jadi rumit, bertele-tele, dan amat mahal. Sistem lahir karena tuntutan undang-undang. Contoh kecil, pemilih harus terdaftar. Padahal kalau mau gampang, pemilih tinggal menyodorkan kartu tanda penduduk. Bukankah dengan KTP ber-NIK (nomor induk kependudukan) yang oleh orang desa disebut “KTP Nasional” tidak memungkinkan (teorinya) ada seorang memiliki dua KTP? Kalau pun ada – maklum masih ada desa yang tak punya komputer online dan banyak orang kota yang nakal – bukankah ada “tinta Pemilu” yang mencegah orang memilih dua kali? Tinggal pengawasan.

Yang gampang itu dipersulit oleh undang-undang. Ini hanya satu contoh, banyak contoh lain. Lalu siapa yang membuat undang-undang itu? Ya, wakil rakyat yang ditentukan oleh partai. Jadi, kalau Pemilu ini buruk, yang sesungguhnya buruk itu adalah orang-orang partai di Senayan.

Mari perbaiki dari pangkalnya, jangan menuduh, apalagi memprovokasi dengan wacana Pemilu tak sah atau perlu diulang. Rakyat, yang makin pintar, siap menghukum tokoh provokator. Saya, sebagian dari rakyat itu, meski pun tak cukup pintar.

Selengkapnya

Nyepi

Tak disangka, saya mendapat ucapan “Selamat Hari Raya Nyepi” dari teman Facebook yang berada di Kota Manado. Akhir ucapannya begini: "Saya akan mengikuti nyepi malam Minggu ini, semoga bermanfaat untuk mengurangi pemanasan global."

Nyepi di malam Minggu? Oh ya, saya ingat imbauan yang ditayangkan di televisi, masyarakat yang peduli terhadap pemanasan global diharapkan mematikan lampu pada Sabtu, 28 Maret, pukul 20.30 selama satu jam. Pasti hal ini yang disebut "nyepi" oleh teman saya. Saya pun berjanji akan mengikuti hal itu.

Apakah Anda ikut memadamkan lampu selama satu jam semalam? Atau lebih dari satu jam? Atau lupa karena masih asyik menyaksikan acara "pertengkaran" di televisi: tentang daftar pemilih tetap yang amburadul, tentang calon legislator yang berulah aneh, tentang artis yang bertekad bulat menjadi politikus? Saya tentu akan salut kepada mereka yang ikut memadamkan lampu, toh televisi bisa dihidupkan, karena "televisi bukan lampu". Lagi pula padamnya lampu tak lama, persis seperti judul lagu pop, "satu jam saja".

Tapi, sahabatku, memadamkan lampu sekejap itu tentu bukan "nyepi" sebagaimana Nyepi yang dilaksanakan oleh umat Hindu yang taat. Nyepi bagi umat Hindu bukan hanya tidak menyalakan lampu, tapi juga tidak menonton televisi, tidak mendengarkan radio, tidak mendengarkan musik, tidak bepergian, tidak bekerja. Sekali lagi, ini bagi yang taat, karena lumrah ada saja umat yang tidak taat.

Nyepi itu ritual agama yang tidak terkait dengan pemanasan global dan penghematan energi. Bahwa belakangan banyak orang mengait-ngaitkan ritual itu dengan kebersihan udara, penghematan energi, langit yang semakin biru, dan sebagainya, anggap itu sebagai efek samping yang positif.

Lalu, untuk apa Nyepi? Ini adalah awal tahun Saka untuk suatu perenungan total, apa yang telah kita kerjakan selama setahun, apa yang salah, apa yang kurang, agar di tahun yang datang semuanya bisa diperbaiki. Nyepi adalah berhenti sejenak, stop melangkah. Diperlukan keheningan selama 24 jam untuk melakukan koreksi total. Langit pun gelap tanpa bulan.

Perenungan total dan introspeksi diri, saya kira, ada dalam berbagai agama, tentu dengan variasinya sendiri. Semua orang, apakah dia politikus atau pedagang atau makelar--profesi yang kini campur-baur--ataukah dia guru yang sekaligus tukang ojek, perlu "berhenti melangkah sejenak", lihat ke belakang apa yang salah, agar tidak terantuk pada batu yang sama.

Jika semua tokoh bangsa merenung dan melakukan introspeksi, dan kemudian bertekad bulat mengabdi kepada masyarakat, kenapa harus bertengkar? Kalau tujuannya sama, menyejahterakan masyarakat dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, perbedaan yang terjadi mestinya pada "dengan cara apa berbuat". Artinya, perbedaan itu bisa dimusyawarahkan. Cuma memang, untuk musyawarah, perlu silaturahmi, perlu bincang-bincang.

Sekarang situasi di Tanah Air sangat riuh, jauh dari nyepi yang intinya sepi. Padahal semua tokoh mengucapkan kata yang sama, yakni, "perubahan". Ada yang bilang: "Sambut perubahan tahun 2009, dukung kami." Yang lain berkata: "Kita perlu perubahan, bergabunglah.” Yang lainnya lagi berseru: "Kita sudah lakukan perubahan, lanjutkan." Bahkan ada yang membangun "rumah perubahan". Kata yang sama, tapi diucapkan dengan nada perlawanan terhadap pihak lain.

Coba renungkan satu jam saja--tanpa atau dengan mematikan lampu-- apakah perubahan itu selalu bagus? Yang dibutuhkan adalah "perbaikan", bukan "perubahan". Saya imbau para politikus menyepikan diri sejenak, agar tak makin menyebalkan.***
29 Maret 2009

Selengkapnya

Kampanye

Seorang calon legislator untuk tingkat kabupaten mengadu pada saya, betapa sulitnya melakukan kampanye saat ini. Materi kampanye yang diberikan oleh pimpinan partainya, tak laku. “Padahal, semua yang saya paparkan menjadi bahan kampanye secara nasional,” katanya.

Ia memberi contoh, bagaimana partainya mengkampanyekan sembako murah. Pokoknya program kilat serba murah agar terjangkau oleh wong cilik. “Saya sebutkan, enam tahun lalu harga premium tiga ribu, sekarang empat ribu lima ratus. Harga beras dua ribu, sekarang lima ribu. Jadi lebih enak masa lalu,” katanya memberi contoh. Apa yang terjadi? “Rakyat menertawai saya. Perbandingan itu sangat konyol, kenapa tidak dibandingkan dengan dua puluh tahun yang lalu, atau dibandingkan dengan zaman Majapahit sekalian?”

Saya juga ikut tertawa mendengar contoh ini. Ada contoh lain? “Banyak sekali, semuanya garis partai. Saya katakan, jika saya terpilih akan memberikan pupuk gratis dan semua petani mendapat cangkul, anak-anak petani yang masih sekolah akan mendapatkan laptop gratis,” katanya. Apa reaksi masyarakat? “Tadinya saya kira mereka senang, malah saya diejek sebagai pembual. Mereka bertanya, dari mana saya dapat duit? Saya tak bisa menjawab karena memang tak tahu dari mana sumber duitnya.”

Calon legislator ini seperti sudah stress, padahal kampanye baru memasuki minggu pertama. Ia mengaku modalnya cekak. Modal pertama menjual sawah, satu-satunya warisan orangtuanya. Dapat uang Rp 45 juta, sebanyak Rp 30 juta untuk menyuap pimpinan partainya agar bisa mendapat nomor urut satu. Ternyata nomor urut tak menentukan dan ia mengaku rugi besar ditelikung nomor urut di bawahnya. Terpaksa ia menghabiskan sisa anggaran untuk membuat baliho. Sekarang untuk modal kampanye ia menggadaikan rumahnya, dapat Rp 25 juta. “Ya, modalnya kecil, pesaing saya modalnya ratusan juta,” katanya.

Bahan kampanye, kata dia melanjutkan, sudah diprogram dari pusat, tapi tak nyambung dengan situasi setempat. Mau apa lagi, dia sendiri tak tahu bagaimana menyusun bahan kampanye. “Pernah saya lemparkan ke masyarakat soal gaji. Kalau saya terpilih, 70 persen gaji saya akan disumbangkan untuk orang miskin di pedesaan. Janji ini bukan saja menunai ejekan, malah saya nyaris diusir. Saya diteriaki: calon koruptor, calon penerima suap. Duh, sedihnya,” katanya nelangsa.

Saya bertanya, apa janji menyumbangkan gaji itu pernah disepakati oleh calon wakil rakyat? Dia membenarkan. Gaji wakil rakyat nanti, 30 persen untuk iuran partai, selebihnya disumbangkan saja, tak apa-apa. Toh akan ada uang tambahan di luar gaji resmi, misalnya, uang reses, uang sidang, uang dengar pendapat, uang studi banding, uang dari mitra kerja di eksekutif, uang dari badan usaha milik Negara, dan uang dari kontraktor yang proyeknya dibahas di legislatif. “Ini katanya soal biasa, kalau di pusat bisa mendapat milyaran, di provinsi dalam ratusan juta, di kabupaten paling apes lima puluh juta sebulan, belum lagi kalau mensahkan undang-undang atau peraturan daerah,” katanya. “Ini yang membuat saya tertarik mengadu nasib untuk menjadi calon legislator.”

Saya tak bisa memberi saran. Dia bilang: “Bagaimana kalau saya tak usah kampanye terbuka? Lebih baik membuat baliho lagi dengan kata-kata seperti yang sudah digariskan partai: mohon doa dan dukungan, siap berjuang untuk rakyat, tempat rakyat mengadu….”

Saya memotong: “Apa rakyat percaya? Anda sendiri justru mengadu ke saya…” Dia kaget, lalu katanya lirih: “Yang penting kan tidak diejek di depan umum.”

Selengkapnya

Mencontreng

Ada kursus mencontreng di kampung saya. Penyelenggaranya calon legislator. Komisi Pemilihan Umum sama sekali tak terlibat dengan urusan ini. Justru kursus ini diadakan setelah Komisi membuat sosialisasi yang hasilnya: 70 persen suara tidak sah.

Peserta kursus lebih banyak ibu-ibu, usianya sekitar 50-an ke atas. Mereka umumnya tak begitu lancar membaca dan menulis. Ketika sosialisasi diselenggarakan, mereka kebingungan. Padahal kertas suara hanya berisi lima partai, tapi ukurannya sama besar dengan yang dipakai Pemilu nanti.

Membuka dan melipat surat suara yang sebesar Koran itu saja sudah bikin pusing karena bilik pencontrengan kurang luas. Ada yang sampai bersimpuh, ada yang menempelkan dulu ke dinding. Jika lipatan kurang bagus, tak bisa masuk ke kotak suara, lubang kotak kekecilan. Kalau dipaksakan, surat suara robek, jadi tak sah.

KPU mendapat masukan bagaimana ukuran ideal bilik suara, termasuk lebar lubang kotak suara. Namun, Komisi merasa tak perlu bertanggungjawab jika masih terjadi salah contreng. Alasannya, masyarakat sudah tahu.

Tahu apa yang dicontreng, namun tak tahu “teknik” mencontreng. Orang kampung itu asing dengan pulpen dan alat tulis sejenis. Untuk memegang saja perlu latihan berkali-kali. “Saya sehari-hari pegang pisau, sekarang pegang pulpen, ya, tak bisa,” kata seseorang. Pemilu sebelumnya sangat gampang karena mencoblos, bagaimana pun cara memegang paku pencoblos, yang penting kan ada lubangnya. Sekarang, kalau memegang pulpen tidak benar, contrengan jadi tak pas dan kebanyakan melewati garis pemisah nomor. Ini tak sah, karena contrengan mengenai dua nama caleg.

“Kenapa tak mencontreng gambar partai saja, kan lebih mudah, karena ruangnya lebih besar,” tanya saya kepada penyelenggara kursus. Jawabnya: “Saya bisa rugi, itu kan suara mengambang, ini tarung bebas, saya harus mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya.”

Saya jadi maklum, kalau dari tiga “kursus mencontreng” itu, dua penyelenggara dari partai yang sama tapi caleg berbeda. Satu untuk nomor 4, satu lagi nomor 7. Peserta memang sudah diarahkan untuk mencontreng nomor urut itu. Mereka juga dibekali kartu sebesar kartu nama, yang mengingatkan kolom partai dan nomor yang dicontreng. Ketika latihan, ibu-ibu desa itu asyik menghafal angka yang akan dicontreng.

Kenapa sih ibu-ibu? Konon, pemilih muda tak mudah “dipegang”. Mereka kesannya “anti Pemilu”. Baliho caleg dicorat-coret, wajah manis perempuan diberi kumis dan cambang, wajah-wajah ganteng ditulisi kata: gombal, penipu, pemeras. Mereka mengaku akan golput, terpengaruh media massa yang menyoroti betapa buruknya perilaku anggota dewan. Sedangkan mereka yang lebih dewasa dan keluarga mapan mengaku, lebih baik sembahyang ke Pura Besakih daripada mencontreng. Maklum, 9 April nanti adalah puncak upacara Panca Wali Krama, ritual sepuluhtahunan.

Kursus ini ada daya tariknya. Selama tiga hari kursus, mereka dapat sebungkus kue dan sebungkus nasi. Lalu, ada janji, jika saat Pemilu nanti pelajaran di “kursus” itu benar, mereka dapat “upah” Rp 50 ribu. Variasi upah berbeda di setiap tempat kursus, Rp 50 ribu itu angka terendah.

Saya semakin yakin, Pemilu nanti adalah pemilu yang paling rumit di dunia: sistem yang cerdas untuk masyarakat yang bodoh. Partai politik yang terbesar di Bali (contoh yang hampir nyata) tetap akan mendapat urutan ketiga, karena pemenang pertama adalah suara tak sah, pemenang kedua golput. Tolonglah ada yang begerak, supaya keyakinan saya tak terbukti, mumpung masih ada waktu.

Selengkapnya

Bodoh

Selesai seminar yang mengulas masalah moral, seseorang menghampiri saya dan langsung bicara: “Saya ingin tanggapan. Saya mengamati banyak sekali orang bodoh di sekitar kita, apakah ini juga termasuk ciri kegelapan dalam era Kali Yuga? Atau mungkin saya yang bodoh?”
Karena saya sudah capek bicara dalam seminar, saya menanggapi seadanya: “Apa contohnya?”

Dia lalu menyebut kasus demo anarkis di Medan yang menyebabkan Ketua DPRD Sumatra Utara Abdul Azis Angkat tewas. Pemekaran wilayah, menurut dia, hanyalah pintu masuk untuk berebut jabatan. Di mana-mana, pencetus ide pemekaran provinsi, kalau berhasil, punya kesempatan besar menjadi gubernur, pencetus pemekaran kabupaten menjadi bupati. Teman-temannya menjadi pejabat semua, minimal anggota dewan. Tak dipikirkan, berapa anggaran yang harus disediakan untuk mengisi jabatan dan fasilitas itu dan apakah sebanding dengan apa yang diperoleh rakyat akibat pemekaran. Usul pemekaran tetap ngotot diperjuangkan. Nah, ketika terjadi kebrutalan dan korban jatuh, bukan jabatan gubernur yang datang, tetapi “jabatan” sebagai tahanan. Ini kan bodoh.

“Ada contoh lain?” Tanya saya memotong. Dia bicara lagi: “Ya, kenapa menyalurkan pendapat harus lewat aksi brutal? Mahasiswa menuntut pemerintahan yang bersih, pagar kantor gubernur diobrak-abrik. Masa menuntut harga-harga turun, fasilitas umum di jalanan dirobohkan. Buruh menuntut gaji naik, jalur perekonomian penting diblokir. Mereka merusak dan membebani keuangan Negara dengan dalih memperbaiki keadaan. Ini kan pekerjaan orang bodoh.”

“Maksud saya, contoh versi lain, saya bosan dengan itu,” kata saya lagi. Dia berhenti sejenak lalu bicara: “Sekarang orang berebut ingin jadi wakil rakyat di daerah. Uang yang dihabiskan bermilyar rupiah untuk membuat baliho, memberi sumbangan, kenduri dan macam-macam. Padahal, kalau dia sudah jadi wakil rakyat, gajinya sekitar Rp 10 juta, katakan naik jadi Rp 20 juta. Lima tahun menjabat kan baru dapat Rp1,2 milyar. Bagaimana mengembalikan modal? Belum dipotong sumbangan partai dan untuk makan. Kenapa sebodoh itu?”

“Wah, contohnya klise. Ada yang lain?” kata saya. Tak butuh waktu lama, dia bicara: “Ibu Mega memasang iklan besar-besar yang menyalahkan pemerintah. Ini salah, itu melanggar janji, itu memutar fakta. Apa rakyat semua bodoh? Ketika Ibu Mega menjabat, memang nya tak ada yang salah? Rakyat berpaling, pasti karena ada sesuatu yang salah. Kalau cerdas, semestinya membuat iklan yang simpatik, seperti ikklannya partai lain.”

“Stop, Anda kok sinis dengan Ibu Mega. Saya tak mau contoh itu,” saya memotong. Dia cekatan sekali melanjutkan: “Kalau begitu soal kegundahan Presiden SBY, rumor ABS. ABS kan bisa macam-macam, bisa Asal Bukan Sutiyoso, Asal Bukan Sultan, Asal Bukan Surya Paloh, Asal Bukan Soekarno Putri, Asal Bukan Sontoloyo. Yang saya harapkan, Pak SBY bijaksana sehingga tak usah menanggapi hal-hal yang kecil. Tenang sajalah, jangan panik.”

“Itu contohnya terlalu tinggi,” kata saya. “Oke,” kata dia cepat-cepat, “ada ribuan orang mendatangi dukun tiban yang baru berumur sepuluh tahun, semuanya ingin kesembuhan instan. Dinas Kesehatan jatuh wibawanya dan tak ada orang cerdas yang memberikan pandangan kalau semuanya itu hanya sugesti…”

“Stop, itu menyangkut keyakinan, tak bisa diperdebatkan, ada contoh lain?” kata saya. Dia berpaling: “Tadi saya pikir saya yang bodoh, ternyata Anda jauh lebih bodoh, tak satu pun pertanyaan saya Anda tanggapi.” Orang itu pergi, saya sampai lupa menanyakan identitasnya.

(Diambil dari Koran Tempo, 8 Februari 2009)

Selengkapnya

Golput

Semakin dekat Pemilu semakin sering saya tertawa. Meskipun hanya di dalam hati, namun ketawa yang tak sampai bunyi itu konon merangsang otak untuk menyehatkan tubuh. Saya tak tahu kebenaran ini, tapi yang jelas suasana Pemilu benar-benar membuat saya terhibur.

Keluar rumah selangkah saja, sudah bertebaran baliho para calon legislatif. Wajah-wajah itu, membuat saya ngengir berkepanjangan. Ada yang bergaya orator ulung dengan latar belakang gambar Soekarno menuding. Ada yang seperti berteriak dengan latar foto Megawati yang mengacungkan tangan. Ada yang kalem, mirip terdakwa kasus korupsi, latar belakangnya gambar Sultan HB X yang juga kalem. Calon legislatif wanita seperti kontes Miss Universe, meski pun ada yang posenya seperti bakul jamu, tukang pijat, dan sebagainya.

Persaingan begitu ketat, calon wakil rakyat harus menjajakan wajah dan nomor urutnya lewat baliho dan (yang punya uang berlimpah) pasang iklan di koran. Pemilu sebelumnya lebih sederhana, partai yang menentukan siapa yang duduk atau tidak, pemilih pun mencoblos partai. Sekarang, setiap calon harus “unjuk gigi. Di pulau sekecil Bali saja ada 5079 calon legislatif yang bertarung memperebutkan 399 kursi. Kalau satu orang membuat sepuluh baliho maka ada 50 ribu lebih baliho. Ini angka terendah, karena seorang calon untuk wakil rakyat di pusat dan provinsi yang wilayah pemilihnya lebih luas, membutuhkan lebih dari 300-an baliho. Bayangkan berapa uang yang beredar dalam “bisnis baliho” ini, lalu bayangkan akan ada 4680 orang yang kalah dan mungkin punya utang.

Berapa milyar atau trilyun uang yang habis untuk baliho di seluruh Indonesia? Jika ini mau dihitung, saya bisa urung tersenyum. Saya lebih tertarik membaca slogan yang ada di baliho. Sebagian besar menyebutkan, akan berjuang untuk rakyat, dengan bahasa Indonesia yang rusak parah. Sebagian besar pula kurang percaya diri sehingga perlu menambah foto Soekarno, Megawati, Wiranto, Prabowo, Sultan HB X di latar belakangnya. Bahkan ada baliho dengan latar belakang Presiden AS, Obama. Slogannya: “Saatnya orang muda yang tampil”.

Karena bukan memilih partai, tetapi memilih orang, rasanya saya akan golput. Soalnya saya bingung. Dengan sistem Pemilu sekarang, domisili pemilih menyebabkan dorongan memilih itu berbeda. Kalau saya berdomisili di Klaten, misalnya, pilihannya gampang, antara Puan Maharani atau Hidayat Nurwahid. Bukan maksud saya memilih PDI Perjuangan atau memilih PKS, tetapi karena Puan cantik dan Hidayat Nurwahid saya kenal pemikirannya. Jadi, urusannya personal.

Saat ini saya berada di daerah pemilihan di mana calon-calon legislatifnya tak saya kenal ulahnya, selain fotonya yang nampang di baliho. Kalau saya mengikuti imbauan “memilih dengan cerdas dan tepat seraya menggunakan hati nurani”, maka pilihan saya adalah tetap tidak memilih alias golput. Ini menurut “hemat” saya, yang bisa berbeda menurut “hemat-hemat” orang lain.

Masalahnya, kenapa golput diharamkan oleh MUI? Kalau nurani saya berkata: itu calon koruptor, itu calon peselingkuh, itu calon wakil rakyat yang tak pernah sidang, itu calon yang hanya bisa omong, bukankah saya lebih baik menyelamatkan bangsa ini dengan cara tidak memilih mereka? Biar suara mereka tak memenuhi “bilangan pembagi pemilih”. Dengan ongkos yang tinggi berebut kursi di DPR atau DPRD, sudah pasti langkah pertama mereka di dewan adalah “bagaimana mengembalikan modal”. Untuk apa orang seperti itu diberi kursi? Dan akhirnya, untuk apa memilih kalau tak ada yang layak dipilih?

(Diambil dari Koran Tempo, 1 Februari 2009)

Selengkapnya

Survei

Selamat Tahun Baru 2009, semoga di tahun ini kehidupan kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Dalam upaya itulah, pada malam tahun baru, saya mendatangi seorang paranormal. Ini baru pertamakali saya lakukan. Saya menanyakan, apa yang harus saya kerjakan agar kehidupan lebih baik. Jawabannya: “Dirikan lembaga survei”.

Astaga! Ini dunia yang asing. Kepalang basah, saya segera kontak seorang teman di Jakarta yang banyak tahu dunia itu. “Paranormal itu betul sekali, sekarang lembaga survei sedang menjamur, maklum menjelang Pemilu,” katanya. “Saya bahkan sudah mendirikan dua bulan lalu, dan sudah melakukan survei mengenai calon presiden.”

Saya tercengang. “Boleh tahu apa hasil survei yang Anda lakukan?” tanya saya. Dia menjawab dengan semangat: “Jika Pemilu Presiden dilangsungkan hari ini, di urutan pertama ada nama Dhani Dewa, urutan kedua Ariel Peterpan, urutan ketiga Eko Patrio. Dua nama lain, suaranya kecil sekali.”

Saya terbahak-bahak. “Lo, kenapa tertawa? Ini survei serius,” katanya. Saya jawab, itu tak masuk akal. Bagaimana mungkin SBY dan Mega dikalahkan oleh Dhani Dewa dan Eko Patrio?

Menurut teman saya, calon presiden yang diajukan dalam survei itu lima orang, dua lainnya yang suaranya kecil adalah Jojon dan Tukul. Nama SBY, Megawati, Sultan atau tokoh lainnya, tak disebutkan. Responden harus memilih dari nama yang ada saja. Semua lembaga survei punya motode sendiri untuk mencapai tujuan yang tidak pernah dijelaskan secara transparan ke masyarakat. Targetnya menggiring opini.

Saya tambah bingung. Teman saya memberi contoh. Ada hasil survei yang menyebutkan kinerja pemerintahan SBY buruk. Namun, hasil survei yang sama, menyebutkan SBY tetap pilihan pertama untuk jabatan presiden. Logikanya dari mana? Karena pertanyaan pertama adalah: apakah Anda menilai kinerja pemerintah ini buruk atau baik? Lalu pertanyaan lain: siapa yang Anda jagokan sebagai presiden? Di situ, selain ada nama SBY ada nama-nama tokoh lawas yang didaur-ulang dari pemilu sebelumnya. Ya, logis SBY yang dipilih. Coba dampingi SBY dengan nama lain, tokoh lebih muda yang bersih, pasti hasilnya beda.

Saya tetap bingung. Teman saya menjelaskan, saat ini lembaga survei tak semuanya independen. Ada lembaga survei yang merangkap konsultan sebuah partai. Sudah pasti hasil surveinya akan menguntungkan partai itu. Dia bisa jadi alat kampanye, setidaknya menggiring opini publik untuk kepentingan kliennya. Dengan berkedok pada metode survei yang bisa berbeda, dia bisa menjelaskan kenapa hasil surveinya tak pernah mirip dengan hasil survei lembaga lain. Itu sebabnya, hasil survei berbagai lembaga, simpang siur. Yang satu bilang partai ini atau tokoh ini lebih populer, yang satu bilang, itu lebih populer. Tinggal kekuatan uang, siapa yang berani pasang iklan lebih besar untuk mempublikasikan hasil surveinya, itu yang memenangi opini publik.

Saya makin bingung. Teman saya mengatakan, seharusnya Komisi Pemilihan Umum memberikan akreditasi pada lembaga survei. Siapa orang di lembaga itu, punya keahlian melalukan survei apa tidak, modalnya dari mana, metode surveinya seperti apa. Kalau tak ada akreditasi itu, semua orang bisa mengumumkan hasil surveinya yang menguntungkan siapa yang memberi modal. Atau ada survei bohong-bohongan, kan tak jelas, harus bertanggungjawab ke mana?

Saya masih bingung. Ketimbang bingung terus, saya putuskan untuk hidup biasa-biasa saja, tak usah mengikuti saran paranormal mendirikan lembaga survei. Banyak bersyukur, kok rasanya lebih bahagia.

(Diambil dari Koran Tempo, 4 Januari 2009)

Selengkapnya

Iklan

Ini bukan iklan politik. Juga bukan iklan caleg-calegan. Ini hanya cerita seorang teman yang gemar sekali mengomentari iklan, tetapi sangat terpengaruh oleh iklan. Bayangkan saja, ia sudah demikian sehat lahir batin, masih saja minum suplemen untuk “keperkasaan laki-laki”. Apanya lagi yang perlu diperkasa?

“Kalau saya tak minum obat kuat itu, kasihan kan produsennya pasang iklan mahal-mahal,” katanya. Artinya, teman saya ini setuju, iklan itu perlu untuk menjual produk. Namun, katanya lagi, kalau usahanya itu sudah monopoli, tak ada saingan sama sekali, ya, untuk apa beriklan? Itu buang-buang duit dan rentan korupsi, apalagi jika itu perusahaan negara. “Contohnya Pertamina, ngapain mengiklankan jual premium? Memangnya kalau tak beriklan, pemilik sepeda motor dan mobil akan membeli premium di kantor telepon?”

Teman saya ini mencatat, hampir semua departemen membuat iklan tak bermutu, pesan yang disampaikan tak sebanding dengan biaya yang milyaran rupiah. Menteri Kesehatan buat iklan untuk hidup sehat, Menteri Olahraga buat iklan untuk berolahraga. Masyarakat kok dianggap bodoh. Mending uang itu langsung dibagikan ke rakyat saja. Yang mereka jual itu sesungguhnya bukan “produk”, tetapi “tampang pengiklan”.

“Lihat di Depok, walikota pasang iklan lewat baliho untuk mengajak rakyat makan pakai tangan kanan. Ini dikaitkan dengan jati diri bangsa. La, senorak itu pesan yang disampaikan, membawa-bawa jati diri bangsa. Memangnya tak ada yang lebih penting dari itu?” kata teman saya.

Iklan politik dan “iklan caleg” (ini sudah populer, maksudnya iklan yang dibuat para calon legislatif) juga menyebalkan di mata teman saya ini. Partai besar membuat iklan yang menyalahkan pemerintah. Janjinya begitu, faktanya begini. “Padahal mereka menyembunyikan fakta penting, yakni pemimpin partai itu sudah pernah memimpin bangsa ini, tetapi ditinggalkan rakyat karena memang tidak berhasil,” katanya.

Iseng-iseng saya bertanya, apakah kegemaran beriklan ini berdampak positif atau buruk? “Positif untuk pemilik televisi, pembuat spanduk dan baliho. Pengiklan belum tentu, bisa positif bisa negatif,” jawabnya. “Lihat iklan caleg, semuanya dengan bahasa pengemis: mohon dukungan, mohon doa restu, tolong pilih saya. Atau bahasa klise yang jadi bahan tertawaan: kami berjuang untuk rakyat, tempat rakyat mengadu, dan sejenisnya. Memangnya rakyat buta dengan kelakuan anggota dewan yang penuh skandal itu?”

“Ah, Anda terlalu jauh, skandal itu kan ulah oknum,” kata saya. “Tapi ini yang melekat di hati rakyat sekarang. Pada saat rakyat sudah berkesimpulan anggota dewan itu brengsek, meski tidak semua, seharusnya cara beriklan itu lain. Begitu pula pada saat pejabat tak bisa memberi contoh baik pada rakyat, jangan beriklan sok menggurui. Pilih makanan yang sehat, cuci tangan pakai sabun, itu kan seolah rakyat bodoh. Masalahnya, apa rakyat punya makanan dan bisa membeli sabun? Ini kan pesan-pesan gombal.”


Wah, saya tak berani mendebat lagi, takut kata yang keluar lebih jorok dari gombal. Lama saya tak ketemu dia, sampai saatnya saya perlu banget dan mengontak handphone-nya. Tak ada jawaban. Berkali-kali saya memutar nomor 0818xxx xxx, tak ada jawaban, padahal ini kartu yang jangkauannya paling luas dan tarifnya konon paling murah. Eh, tiba-tiba dia nongol dan langsung saya semprot: “Saya telepon Anda, kok tak dijawab?” Dia tenang saja: “Gara-gara iklan. Kartu yang saya pakai dulu, sekarang dipakai para monyet, ya, saya ganti, memangnya saya juga monyet?”

(Diambil dari Koran Tempo 7 Desember 2008)

Selengkapnya

Angka

Namanya Sidhayogi Acharya Shri Kamal Kishore Gosvami. Ia penemu teknik “meditasi angka”. Disebut begitu, karena peserta hanya perlu mengingat satu angka. Angka itu harus dirahasiakan dan hanya boleh diketahui Sang Guru, karena angka itu “disucikan” di hadapan guru. Lewat angka suci itulah para penekun meditasi menyebut nama Tuhan untuk membangkitkan kekuatan kundalini yang ada di dalam tubuh.

Sebagai penekun, seharusnya saya tak perlu tahu angka berapa yang dipilih para sahabat meditasi. Tapi, dasar saya suka iseng, dalam sekali lirikan saya bisa menebak angka yang dipilih oleh teman duduk saya. Misalnya, dengan melihat berapa batang dupa (atau hio) yang dia bakar, berapa kali dia melafalkan doa dari “bahasa tubuhnya”. Bermeditasi dengan iseng melirik kiri kanan seperti ini tentu tak dianjurkan, tapi saya kan memang bandel?

Saya menduga, banyak peserta yang memilih angka 6. Lalu saya main tebak: “O, itu pasti karena angka 6 adalah milik alam semesta, yang memenuhi jagat raya.” Dalam ritual Hindu, angka 4 ada di utara, angka 5 di timur, angka 7 di barat, angka 8 di tengah, dan angka 9 ada di selatan. La, angka 6 kok dilewatkan? Itu artinya angka yang “maha sakti” memenuhi seluruh penjuru angin.

Seorang yogi menyebutkan, angka 6 paling baik. “Hanya angka 6 yang kalau dibalik, nilainya jadi 9, angka tertinggi. Kalau 666, itu lebih istimewa, karena jumlahnya 18, dijumlah lagi jadi 9, padahal tanpa harus dibalik,” katanya. Angka yang bisa diputar balik adalah 1, 6, 8 dan 9. Angka lainnya kalau dibalik “tak berbunyi”. Angka 1 dan 8 meski pun dibalik, nilainya sama. Angka 9 kalau dibalik nilainya malah turun.

Bagi sebagian masyarakat, sejak zaman baheula, angka menjadi roh kehidupan. Semua angka punya makna dan perlambang, lalu jadi acuan dalam mencari jodoh, melakukan usaha, peruntungan, dan segalanya. Ini disebut primbon. Adapun di era modern ini, angka dikutak-katik untuk memasang togel (toto gelap). Ini kebiasaan orang desa. Kalau orang kota, mereka mau membayar mahal untuk nomor polisi di mobilnya atau nomor hp-nya. Ini disebut “nomor cantik”.
.
Banyak juga yang tak peduli angka. Saya termasuk di dalamnya, cuek saja, kecuali untuk meditasi itu. Apalagi, jika dikaitkan dengan kepercayaan, saya bisa bingung, mengacu kepada kepercayaan yang mana? Di India, Cina, Yunani, Dayak Kaharingan, Jawa, makna angka bisa berbeda. Yang mirip hanya di Jawa dan Bali, cuma nama “ilmunya” beda. Di Jawa disebut “neptu”, di Bali disebut “urip”.
Karena itu saya kaget ketika Aburizal Bakrie marah karena dalam gambar sampul Majalah Tempo dikeningnya ada angka 666. Beliau rupanya percaya akan makna angka dan saya tambah kaget lagi karena berdasarkan kepercayaan tertentu.

Tadinya saya pikir beliau senang, karena saya teringat makna angka 666 dari “kepercayaan” yang lain. Saya membayangkan, Pak Ical akan maju terus bisnis dan kariernya. Lagi pula sebagai penggemar tenis, dapat point 6 berarti memenangkan pertandingan. Ternyata, menurut beliau, itu angka setan. Ih, ngeri juga.

Apakah yang menggambar wajah Pak Ical dengan angka itu, tahu seluk beluk angka dari berbagai kepercayaan? Saya meragukannya. Mereka, tim desain Tempo itu, anak-anak muda yang “lurus”, tak pernah saya jumpai pegang buku primbon, apalagi memelototi “Ramalan Romo Gayeng” untuk memasang togel. Saya kira, mereka hanya tak sempat ke Tanah Abang makan sop kambing, lalu kesal dan menulis angka 666. Maklum, langganannya “Bang Kumis 999”. Eh, somasi pun datang, tapi bukan dari Tanah Abang.

(Diambil dari Koran Tempo edisi 23 November 2008)

Selengkapnya

Obama

Eforia menyambut kemenangan Barack Obama sebagai presiden di Amerika Serikat, tadinya saya pikir hanya milik para eks patriat Amerika yang ada di Bali saja.

Ternyata pendukung Obama ada juga pada supir taksi, pelayan hotel, pedagang kaki lima. Sejumlah siswa di Solo mengibarkan bendera merah putih meneriakkan dukungan pada Obama, bukan kepada Pakubuwono atau Mangkunegoro.

“Saya juga gembira, saya dekat dengan Obama,” kata istri saya. Ah, dari mana dekatnya? “Saya punya teman di Surabaya yang mengirim pesan singkat kemenangan Obama ini. Teman saya itu punya teman yang suaminya berteman dengan orang yang pernah mengenal Obama ketika kecil di Jakarta.”

Weleh-weleh, itu “lelucon Obama” yang melanda dunia. “Orang dungu di Indonesia menyebutnya lelucon. Orang bijak menyebutnya satire, bahwa negeri kita ini tak bisa menampilkan Obama,” kata istri saya, kali ini kok serius banget.

“Obama itu berkulit hitam, bukan bertampang presiden, tetapi bertampang pelatih basket atau peraih medali emas lari seratus meter. Orang Indonesia banyak yang mengira Obama akan kalah telak karena masalah kulit itu. Eh, kok bisa menang? Artinya, asal-usul ras, tak ada masalah di sana.”

Saya masih diam. “Indonesia makin jauh seperti itu. Dulu, orang mengira setelah orde baru runtuh, Indonesia akan mengalami masa emas dalam hal berkebangsaan. Pada masa orde baru masalah Jawa dan non-Jawa jadi polemik. Presiden harus Jawa, wakilnya bolehlah non-Jawa. Apalagi soal agama. Kepala Staf Angkatan Udara sudah diumumkan, eh, bisa dibatalkan gara-gara ketahuan agamanya Hindu. Saat reformasi datang, orang berharap banyak.”

“Ada kemajuan?” saya memberanikan memotong. “Tambah buruk. Malah di era ini muncul peraturan berdasar syariah agama tertentu, muncul kekerasan berwajah agama. Ada Undang-undang Pornografi yang seolah-olah hasrat seksual itu begitu mudahnya bangkit hanya melihat betis, leher, dan rambut wanita. Keindahan ciptaan Tuhan harus ditutup, jika perlu hanya kelihatan mata doang, seperti istri para teroris yang menghabisi puluhan nyawa itu. Masih ingat eksekusi untuk Tibo…?”

“Jangan, jangan teruskan,” kata saya. Istri saya meneruskan: “Lo, saya hanya mengatakan Tibo itu otak perusuh di Poso, lalu dieksekusi tanpa ribut-ribut seperti mengeksekusi ketiga bom Bali….”

“Jangan teruskan!” saya hampir berteriak. “Kamu pasti mengatakan, Tibo dieksekusi dengan lancar karena agamanya itu, ketiga pengebom Bali dieksekusi dengan kehebohan berhari-hari lantaran agamanya ini, dan ketiganya dibela oleh lembaga berlabel agama, menjadi selebritis dan pahlawan, senyumnya terus dipamerkan, gitu kan?”

Saya lalu melunak: “Judul tulisan ini, Obama. Kalau menyerempet Amrozy dan temannya, saya takut, seperti halnya pemerintah yang sangat takut dengan kelompok ini.”

“Ya, kembali ke Obama. Kapan kita punya Obama?” katanya. Saya jawab: “Lo, kita kan sudah berteman secara imajiner dengan Obama. Saya pun dekat dengan Obama, rumah bekas tempat tinggalnya di Menteng sering saya lewati.”

“Ah, capek deh. Kita makin jauh dengan Obama. Made Mangku Pastika memilih jadi Gubernur Bali karena tak mungkin bisa menjadi Kapolri….”

“Lo, jangan mengubah angle, tulisan ini judulnya Obama. Judul Mangku Pastika lain kali, ketika ia ditangkap karena membangkang tidak memberlakukan undang-undang di Bali. Memangnya Bali mau bikin negara sendiri?”

“Kayaknya begitu, diberi peluang, malah didorong ….” Kata istri saya lirih, kata-kata yang masih perlu penjelasan panjang. Ya, angin pancaroba, ke mana engkau bertiup?

(Dikutip dari rubrik Cari Angin Koran Tempo Minggu 9 November 2008)

Selengkapnya

Warung Kejujuran

Sebuah warung yang menjajakan makanan ringan dan rokok ketengan. Tak ada penunggunya. Pembeli bisa mengambil apa saja, lalu membayar sesuai harga.

Anda pasti menduga ini salah satu dari seribu “Kantin Kejujuran” yang sudah didirikan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Atau Anda mengira ini “Warung Kejujuran” yang ada di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah besar. Saya lagi bercerita tentang warung di lereng Gunung Batukaru, Bali, tempat pemukiman para petani kopi yang hidupnya begitu sederhana: miskin tidak, kaya juga belum.

Kenapa warung tidak ditunggui? Alasan yang masuk akal adalah karena warung ini hanya “usaha tambahan” di luar usaha pokok sebagai petani kopi yang sangat disibukkan oleh urusan kecil-kecil. Ada alasan yang “kurang masuk akal” bagi kita yang biasa tinggal di kota. Kalau warung ditunggui, pembelinya malah rikuh berbelanja, tak bebas mengambil jajan ini dan itu, tak bebas makan sambil berdiri, sambil duduk, atau sambil buang air kecil. Lagi pula, alasan yang lebih tak masuk akal, jika ada penunggu warung, pembeli dan penunggu warung bisa ngobrol lama-lama, tentu akan mengganggu pekerjaan pokok.

Ajaib bin aneh, pemilik warung mengaku tak pernah rugi. Pembeli, yang tak tahu siapa, tak pernah berutang. Uang dimasukkan ke kaleng bekas kotak biskuit. Kata pemilik warung: “Kalau ada orang mengambil jajan di dalam toples dan tidak membayar, kan sama saja dengan kuluk, hina sekali manusia itu.” Apa itu kuluk? Anjing, dalam bahasa setempat.

Bagaimana kalau orang itu mau hina, disamakan dengan anjing, dan menggasak isi warung? “Ada hukum karma, orang itu akan celaka,” kata pemilik warung itu lagi. Kalau dia tak percaya j hukum karma? “Mustahil di sini, di puncak gunung ini ada pura keramat, orang yang curang pasti celaka. Lihat saja, mana ada petani kehilangan buah kopi, padahal kan ditaruh di pinggir jalan tanpa ditunggui,” katanya lagi.

Warung itu salah satu simbul kejujuran komunitas setempat, yang agaknya mereka saling kenal meski jarang kumpul. Kejujuran yang dilandasi suatu keyakinan kuat (atau ketakutan yang kuat), bahwa berbuat curang akan kena kutuk dari “penghuni puncak gunung”. Selain itu, cap manusia hina yang setara dengan kuluk (anjing), sangatlah memalukan. Kalau itu terjadi hanya tersisa dua alternatif: pergi jauh dan tak pernah kembali lagi, atau bunuh diri. Luar biasa.

Manusia perkotaan banyak yang tak merasa hina meski pun korupsi milyaran rupiah. Koruptor, oleh media massa, sering digambarkan sebagai tikus, konon lebih hina dibandingkan anjing. Toh, “manusia tikus” ini masih sulit diberantas, manusia hina ini masih menghuni departemen, lembaga negara, bahkan lembaga wakil rakyat. Di situ tak dikenal hukum karma, juga tak ada “penghuni puncak gunung” yang ditakuti. Kalau pun hukum karma berjalan, itu “lagi apes”, sementara “penghuni puncak gunung” adalah atasannya yang, “ah, tak mungkin pula jujur”.

Warung Kejujuran yang digagas Jaksa Agung tak usah dicela sebagai mengada-ada atau langkah yang “tak ada arti apa-apa”. Gagasan ini tetap bagus sebagai pembelajaran (dan pembiasaan) menegakkan moral jujur. Namun, ini langkah yang sangat kecil untuk menyelamatkan bangsa dari virus korupsi yang kian merajalela. Tetap diperlukan langkah besar. Tetap diperlukan “penghuni puncak gunung” yang tegas menegakkan hukum positif, tak cuma hukum moral seperti hukum karma. Dan koruptor itu, kalau sudah nyata terbukti, mari kita “hinakan” ramai-ramai. Dia tak lagi manusia, tetapi kuluk. Mau? ***

(Diambil dari Koran Tempo edisi 19 Oktober 2008)

Selengkapnya

Menggugat RUU Pornografi

Isu ini tak jelas sumbernya. Saat pemerintah sibuk dengan krisis ekonomi, konon, pada 14 Oktober nanti, Rancangan Undang-Undang Pornografi akan disahkan menjadi undang-undang. Orang Bali langsung blingsatan. Hari itu ada persembahyangan di mana-mana. Disebut Purnama Kapat (versi Bali) atau Purnama Kartika (versi India).

Hebat betul rancangan undang-undang yang mengatur “nafsu seksual” ini. Wacana merembet ke masalah agama. Tadi, isunya lahir untuk hadiah umat Muslim. Lebaran lewat, tak terjadi apa-apa. Kini isu berubah, undang-undang disahkan untuk “menjewer” umat Hindu yang ngotot menolak.

Kenapa orang Bali, dari petani yang tak paham mengeja pornografi sampai gubernurnya yang jenderal polisi, menolak undang-undang ini? Banyak alasan, yang tak usah dirinci di sini. Namun yang paling utama (dalam ritual Hindu disebut utamaning utama), soal “penghinaan” itu. Pasal 1 berbunyi (draf edisi 4 September 2008): “Pornografi adalah materi seksualitas…” dan seterusnya. Lalu Pasal 14 berbunyi; “Perbuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai: (a) seni dan budaya (b) adat istiadat dan (c) ritual tradisional.

Penyusun rancangan seolah berkata: “Ritualmu itu sangat primitif, seni budaya dan adatmu itu mengandung pornografi, tapi okelah, aku izinkan untuk dapat dilakukan.”

“Ini kan penghinaan? Padahal adat di Bali dan agama Hindu tak memberi tempat untuk pornografi,” ini kata istri saya. Masalahnya, kriteria porno itu seperti apa, dan untuk mengukur nafsu seksual itu melalui apa, apa ada alat seperti termometer, misalnya?

Seks dalam Hindu wilayah pribadi, namun sakral. Berhubungan seks termasuk wilayah privat. Mau berdiri, rebah, jungkir balik, pakai salto, ciuman pantat (ih, mulai jorok nih), terserah pasangan itu. Tak ada sanksi? “Ada hukumannya, ketika orang itu meninggal dunia, rohnya diadili Sang Suratma. Kalau ada penyimpangan –bukan suami istri atau caranya-- di dunia sana itulah ia memperoleh hukuman yang mengerikan. Wilayah privat ini sanksi hukumnya di agama,” kata istri saya.

Sanksi duniawi dikenakan jika wilayah privat itu dibawa ke wilayah publik. Tapi tak perlu undang-undang baru. “Kalau hubungan seks itu dipertontonkan kena pasal cabul di KHUP, kalau dijepret dan dimasukkan koran kena pasal undang-undang pers, kalau direkam disiarkan televisi, kena undang-undang penyiaran, kalau menggunakan anak-anak kena undang-undang perlindungan anak. Undang-undang ini yang diaktifkan, kok repot-repot buat yang baru, memangnya ada cek yang masuk ke Senayan?”

Waduh, istri saya mulai “terangsang”. Saya jelaskan, mungkin orang Indonesia sudah mulai sulit menahan hasrat seksualnya. Melihat patung orang telanjang hasrat seksnya naik. “Betul, itu porno. Tapi, ada lelaki yang hasrat seksnya juga naik melihat wanita berkerudung tersenyum manis. Apa memakai kerudung itu juga porno?”

“Jangan dipotong dulu,” kata saya. Sekarang banyak buku porno, film porno, termasuk alat peraga porno yang beredar. Gantungan kunci di Bali itu kan porno, alat kelamin laki-laki. “Itu yang dilarang di ruang publik,” istri saya memotong. “Makanya, kalau pun ngebet betul mengejar setoran ingin melahirkan undang-undang, buatlah RUU Peredaran Penjualan Penyebarluasan Materi Pornografi. Yang diatur adalah peredaran barang porno, bukan masalah nafsu dan hasrat yang abstrak itu, apalagi menyinggung budaya, ritual tradisi, dan adat. Perkara cabul-mencabuli sudah diatur undang-undang lain.” Ya, kan?

(Diambil dari rubrik Cari Angin Koran Tempo, 12 Oktober 2008)

Selengkapnya